Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2001

Status Peraturan Ini

• Apakah ini Peraturan Baru?

  Bukan peraturan baru yang berdiri sendiri; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2001 merupakan peraturan perubahan terhadap peraturan yang telah ada.

• Apakah Menggantikan Peraturan Sebelumnya?

  Peraturan ini tidak menggantikan seluruh Peraturan Pemerintah sebelumnya secara keseluruhan, melainkan melakukan perubahan terhadap ketentuan tertentu dalam peraturan yang dimaksud.

• Apakah Mengubah Peraturan Sebelumnya?

  Ya. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2001 mengubah ketentuan Pasal 2 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1987 tentang Penetapan dan Penggunaan Laba serta Cara Pengurusan dan Penggunaan Cadangan Umum Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA). Perubahan ini tercantum dalam Pasal I Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2001.

• Status Berlaku

  Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada saat diundangkan, yakni pada tanggal 26 November 2001 sebagaimana tercantum dalam Pasal II dan catatan pengundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 137). Dengan demikian ketentuan perubahan Pasal 2 ayat (2) PP No.18/1987 berlaku sejak tanggal pengundangan tersebut.

• Rujukan Hukum

  • Dasar pertimbangan: Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 UUD 1945 (yang telah mengalami perubahan),
  • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,
  • Mengubah ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1987.

Isi Kebijakan

• Tujuan dan Latar Belakang Peraturan

  Tujuan utama perubahan ini adalah mengoptimalkan penerimaan Negara dari PERTAMINA pada masa krisis keuangan dengan meningkatkan besarnya setoran ke Kas Negara atas keuntungan bersih PERTAMINA. Pertimbangan ini secara eksplisit disebutkan dalam bagian Menimbang peraturan.

• Kewajiban dan Hak yang Ditetapkan

  • Kewajiban PERTAMINA: Menyetorkan 50% (lima puluh persen) dari laba PERTAMINA ke Kas Negara sebagai Bagian Laba Pemerintah (Pasal 2 ayat (2) huruf a) yang diubah oleh Pasal I PP No.73/2001).

  • Penggunaan sisa laba: Sisa laba digunakan untuk cadangan umum, cadangan tujuan, jasa produksi dan gratifikasi bagi pegawai, direksi serta dewan komisaris, dan penggunaan lain-lain (Pasal 2 ayat (2) huruf b dan butir 1-4).

  • Hak Pemerintah: Memperoleh bagian laba sebesar 50% dari laba bersih PERTAMINA sebagai penerimaan negara.

• Prinsip-prinsip Utama yang Diatur

  • Prioritas penerimaan negara: Alokasi proporsional dari laba untuk meningkatkan penerimaan negara.

  • Pengelolaan cadangan perusahaan: Menetapkan sisa laba untuk cadangan umum dan cadangan tujuan sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan keuangan perusahaan negara.

  • Pengakuan remunerasi: Penggunaan sisa laba termasuk untuk jasa produksi dan gratifikasi bagi pegawai dan manajemen, menunjukkan pengakuan terhadap hak remunerasi internal sesuai ketentuan.

• Mekanisme dan Prosedur yang Ditetapkan

  • Perubahan yang dilakukan bersifat substansial pada komposisi alokasi laba, namun teks perubahan hanya menetapkan persentase dan kategori penggunaan tanpa merinci mekanisme teknis penghitungan laba bersih, prosedur penyetoran, jadwal penyetoran, atau mekanisme pengawasan.

  • Rujukan mekanis terhadap perhitungan laba bersih dan tata cara pengurusan cadangan masih harus mengacu pada ketentuan lebih lanjut dalam PP No.18/1987 dan peraturan pelaksana lain atau kebijakan akuntansi perusahaan yang relevan (tidak diatur secara rinci dalam amandemen ini).

  • Pelaksanaan praktis (mis. penentuan periode akuntansi yang menjadi basis penyetoran 50%) perlu disesuaikan oleh PERTAMINA dan instansi terkait sesuai ketentuan perundang-undangan dan praktik akuntansi yang berlaku.

Ketentuan Peralihan

• Masa Berlaku dan Implementasi

  Peraturan ini dinyatakan mulai berlaku pada tanggal diundangkan (26 November 2001) sebagaimana tercantum dalam Pasal II. Dengan demikian implementasi perubahan alokasi laba berlaku segera sejak tanggal tersebut.

• Ketentuan Peralihan untuk Entitas yang Sudah Ada

  Peraturan tidak memuat ketentuan peralihan khusus yang merinci tahap atau mekanisme penyesuaian bagi PERTAMINA. Oleh sebab itu, PERTAMINA sebagai entitas yang sudah ada wajib menyesuaikan praktik pembagian laba dan penyetoran ke Kas Negara sesuai ketentuan baru mulai berlaku.

• Batas Waktu Penyesuaian

  Teks peraturan tidak menetapkan batas waktu penyesuaian tersendiri selain tanggal mulai berlaku. Penyesuaian operasional dan akuntansi umumnya harus diselesaikan segera setelah pengundangan, dengan mempertimbangkan periode akuntansi berjalan (mis. penyesuaian pada tutup buku berikutnya), namun hal ini tidak diatur secara eksplisit dalam Peraturan Pemerintah ini.

• Grandfathering Clauses

  Peraturan tidak memuat klausul grandfathering atau pengecualian bagi tindakan atau pengaturan yang telah diberlakukan sebelum tanggal pengundangan. Semua ketentuan yang diubah harus dipatuhi sejak berlakunya peraturan ini.

Tidak mengatur sanksi