[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b70596f6-fed9-4e01-831f-38b750f7cdc1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2008","number","55","year","2008","published_date","2008-08-11","effective_date","2008-09-09","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2008
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 55, LN. 2008 No. 116, TLN No. 4886, LL SETNEG : 12 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2008. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4531)\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2A ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Tujuannya adalah untuk mengatur pengenaan Bea Keluar terhadap barang ekspor guna menjamin kebutuhan dalam negeri, melindungi sumber daya alam, mengantisipasi kenaikan harga komoditi ekspor di pasar internasional, dan menjaga stabilitas harga komoditi di dalam negeri.

Ketentuan Substansial

Peraturan ini menetapkan bahwa barang ekspor dapat dikenakan Bea Keluar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri terkait. Bea Keluar dihitung berdasarkan Tarif Bea Keluar yang dapat berupa persentase dari Harga Ekspor atau secara spesifik. Eksportir bertanggung jawab atas pembayaran Bea Keluar yang harus dilakukan dalam mata uang rupiah. Pengecualian pengenaan Bea Keluar dapat diberikan untuk barang tertentu seperti barang perwakilan negara asing, barang untuk penelitian, dan barang yang diekspor kembali. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, urusan pungutan ekspor yang dikenakan atas barang ekspor tertentu yang dalam Peraturan Pemerintah ini disebut dengan Bea Keluar, yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini belum diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pungutan ekspor yang meringankan Eksportir.","sanctions","1. Dalam hal kekurangan pembayaran Bea Keluar disebabkan oleh kesalahan jumlah dan/atau jenis barang, Eksportir dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari Bea Keluar yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari Bea Keluar yang kurang dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PP No. 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/49486/pp-no-35-tahun-2005","c7ff42d6-f725-475d-ad1e-702d0e340d93","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[111],{"_94":112,"_96":113,"_36":114},"PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak","https://peraturan.bpk.go.id/Details/56265/pp-no-22-tahun-1997","c497561d-d7e0-4052-bc71-a343e4b289bc","partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 55 OF 2008
CONCERNING
IMPOSITION OF EXPORT DUTY ON EXPORTED GOODS

BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 2A paragraph (3) of Law Number 10 of 1995 concerning customs clearance as amended by Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 1995 concerning customs clearance, it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning Imposition of Export Duty on Exported Goods; \n \n
In view of:	\n \n Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 10 of 1995 concerning customs clearance (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1995 Number 75, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3612) as amended by Law Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b70596f6-fed9-4e01-831f-38b750f7cdc1","actionData","errors"]