Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 3 Tahun 2018

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini disusun untuk mengatur tata tertib Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas, hak, dan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang terkait. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menyesuaikan tata tertib DPD dengan perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara DPD dan lembaga pemerintah lainnya, termasuk pembentukan alat kelengkapan DPD seperti Panitia Musyawarah, Komite, dan Badan Kehormatan. Ruang lingkup kegiatan yang diatur meliputi fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Hak dan kewajiban anggota DPD juga diatur, termasuk kewajiban untuk mengajukan rancangan undang-undang, memberikan pertimbangan terhadap APBN, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Selain itu, peraturan ini menetapkan prosedur untuk pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPD.