[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b69122f5-d71e-4df6-b0a1-0f6039bacc80","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 10 Tahun 2011","number","10","year","2011","published_date","2011-08-12","effective_date","2011-08-22","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton Utara","place_of_enactment","Buranga","theme","Retribusi Izin Gangguan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN GANGGUAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD. 2011 /No. 10 , LL 37 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa setiap kegiatan usaha dapat \r\nmenimbulkan bahaya, gangguan kepada \r\nmasyarakat dan kelestarian lingkungan, \r\nsehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan \r\npembinaan, pengawasan dan pengendalian \r\nterhadap setiap kegiatan usaha yang dilakukan \r\noleh masyarakat melalui pemberian izin \r\ngangguan;\r\nb. bahwa izin gangguan merupakan sarana \r\npengendalian, perlindungan, penyederhanaan \r\ndan penjaminan kepastian hukum dalam \r\nberusaha;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a, perlu membentuk \r\nPeraturan Daerah tentang Izin Gangguan. \n 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang \r\nKitab Undang-undang Hukum Acara Pidana \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3209);\r\n2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang \r\nPerindustrian (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n3274);\r\n3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang \r\nPengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor \r\n68, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 3699);\r\n4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4437) sebagaimana telah diubah \r\nbeberapa kali, terakhir dengan Undang-undang \r\nNomor 12 Tahun 2008 tentang\r\nPerubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor \r\n32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4844);\r\n5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang \r\nPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah \r\nPusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor \r\n126, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 4438);\r\n6. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang \r\nJalan (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4444);\r\n7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang \r\nPembentukan Kabupaten Buton Utara di \r\nProvinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, \r\nTambahan Lembaran Negara Nomor 4690);\r\n8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang \r\nPenanaman Modal (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4724);\r\n9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang \r\nPenataan Ruang (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4725);\r\n10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang \r\nKeterbukaan Informasi Publik (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor \r\n61, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 4846);\r\n11. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang \r\nUsaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor \r\n93, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 4866);\r\n12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 \r\nTahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan \r\nJalan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5025) ;\r\n13. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang \r\nPajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor \r\n130, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5049);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 \r\ntentang Pembagian Urusan Pemerintahan \r\nAntara Pemerintah, Pemerintah Daerah \r\nProvinsi, dan Pemerintah Daerah \r\nKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n4737);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 \r\ntentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4833);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 \r\ntentang Pedoman Pemberian Insentif dan \r\nPemberian Kemudahan Penanaman Modal di \r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4139);\r\n17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 \r\nTahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan \r\nPelayanan Terpadu Satu Pintu;\r\n18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang \r\nOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah \r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara\r\nTahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah \r\ndiubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 \r\nTahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan \r\nDaerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang \r\nOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah \r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara \r\nTahun 2010 Nomor 12);\r\n19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 \r\nTahun 2008 tentang Lambang Daerah \r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara \r\nNomor 8). \n PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA\r\nTENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2011. \n 37 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Buton Utara. Latar belakangnya adalah bahwa setiap kegiatan usaha dapat menimbulkan bahaya dan gangguan kepada masyarakat serta lingkungan, sehingga perlu dilakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian melalui pemberian izin gangguan.

Ketentuan Substansial:

Definisi Izin Gangguan: Izin diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan di tempat tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan.
Kewajiban Izin: Setiap orang atau badan yang mendirikan, memindahkan, mengubah nama, atau memperluas kegiatan usaha di lokasi tertentu wajib memiliki izin gangguan.
Jenis Usaha yang Diatur: Mencakup berbagai jenis usaha seperti industri, perdagangan, jasa, dan lainnya yang berpotensi menimbulkan gangguan.
Jenis Izin: Izin gangguan dapat bersifat tetap (untuk usaha yang menimbulkan gangguan tidak langsung) atau sementara (untuk usaha yang menimbulkan gangguan langsung). Izin tetap berlaku selama usaha berjalan, dengan pendaftaran ulang setiap 5 tahun. Izin sementara berlaku 1 tahun dan dapat diubah menjadi izin tetap setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.
Kewajiban Pemilik Izin: Menjaga kesehatan lingkungan, mengatur kegiatan buruh, menyediakan alat pemadam kebakaran, dan mengajukan permohonan izin untuk perubahan kegiatan usaha.
Pencabutan Izin: Izin dapat dicabut jika diperoleh secara tidak sah, usaha tidak aktif, melanggar ketentuan, memperluas usaha tanpa izin, atau lokasi usaha dibutuhkan untuk kepentingan umum. Proses pencabutan melibatkan peringatan tertulis, pembekuan izin, dan penutupan tempat usaha.
Retribusi Izin Gangguan: Retribusi dipungut atas pelayanan pemberian izin gangguan. Obyek retribusi adalah pelayanan pemberian izin, subyek retribusi adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan.
Tarif Retribusi: Dihitung berdasarkan luas ruangan, lokasi, tingkat gangguan, tarif lingkungan, dan jenis usaha.
Sanksi Administratif: Keterlambatan pembayaran retribusi dikenakan bunga 2% per bulan.

","transitional_provisions","1. Terhadap obyek retribusi yang telah ditetapkan utang retribusinya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dibayar maka besarnya retribusi yang terutang didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku terdahulu.\n2. Terhadap obyek retribusi yang ada setelah berlakunya Peraturan Daerah ini dikenakan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Perda Kab. Buton Utara No. 7 Tahun 2022 tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/308142/perda-kab-buton-utara-no-7-tahun-2022","f82fc1cb-282a-4f99-bea2-78a0e088879d","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
NORTH BUTON REGENCY
NUMBER: 10 YEAR 2011

REGIONAL REGULATION OF NORTH BUTON REGENCY
NUMBER: 10 YEAR 2011
CONCERNING
NUISANCE PERMIT FEES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF NORTH BUTON,

Considering:

that every business activity may cause danger and disturbance to the community and environmental sustainability, so the Regional Government needs to foster, supervise, and control every business activity carried out by the community through the granting of nuisance permits;
that the nuisance permit is a means of control, protection, simplification, and guaranteeing legal certainty in doing business;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation regarding Nuisance Permits.

In View of:

Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1981, Number 76, Supplement to the State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b69122f5-d71e-4df6-b0a1-0f6039bacc80","actionData","errors"]