Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013

Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan, mencegah atau menyelesaikan sengketa pertanahan, dan memberikan kepastian hukum hak atas tanah melalui eksaminasi. Eksaminasi melibatkan penelitian, pemeriksaan, pengkajian, dan rekomendasi terhadap keputusan atau konsep keputusan terkait hak atas tanah. Tim Eksaminasi dibentuk di tingkat pusat dan provinsi, dengan kewenangan untuk melakukan eksaminasi umum dan khusus. Eksaminasi umum dilakukan secara rutin, sedangkan eksaminasi khusus dilakukan berdasarkan permintaan atau perhatian khusus. Peraturan ini juga mengatur pembinaan dan penilaian konduite pejabat berdasarkan hasil eksaminasi.