[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b4e7fe59-94d8-478d-8e13-7c640e545eed","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","short_title","Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 9 Tahun 2025","number","9","year","2025","published_date","2025-03-19","effective_date","2025-03-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","719e38b1-6306-47ad-9af4-fbafa83915be","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Kehutanan","short_name","Permenhut","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Kementerian Kehutanan","place_of_enactment","","theme","Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

OTK-Organisasi -TataKerjA-Kehutanan
2025
Peraturan Menteri Kehutanan NO. 9, BN.2025 (220)/14 hlm
Peraturan Menteri Kehutanan TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;\r\nb. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Kehutanan, Menteri Kehutanan\r\nberwenang membentuk dan menetapkan unit pelaksana teknis;\r\nc. bahwa penataan organisasi dan tata kerja pelaksana teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber\r\nDaya Manusia telah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di\r\nbidang aparatur negara;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No 39 Tahun 2008, Perpres No 175 Tahun 2024 dan Permenhut No 1 Tahun 2024 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, tata kerja, jabatan, pengangkatan dan pemberhentian, jumlah, nama, lokasi dan wilayah kerja, penataan organisasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2025. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas Permen LHK No 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. \n 14 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 721).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Badan P2SDM). UPT terdiri dari Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Balai P2SDM) dan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMKKN).\n\nBalai P2SDM bertugas melaksanakan penyuluhan kehutanan, pelatihan aparatur dan non aparatur kehutanan, fasilitasi generasi pelestari hutan, serta penilaian dan uji kompetensi. Fungsi Balai P2SDM meliputi penyusunan rencana, program, dan anggaran; pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan; penilaian dan uji kompetensi; fasilitasi pemetaan dan penyusunan standar kompetensi SDM; fasilitasi generasi peduli cinta alam dan kewirausahaan kreatif; kerja sama; pengelolaan sarana dan prasarana; pengelolaan kawasan hutan untuk pendidikan dan pelatihan; serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.\n\nSMKKN bertugas melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana pendidikan, pendidikan dan pengajaran, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan menengah kejuruan kehutanan. Fungsi SMKKN meliputi penyusunan rencana dan program pendidikan; pelaksanaan pendidikan dan pengajaran; kerja sama pendidikan; pengelolaan program pengabdian alumni; serta penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan administrasi.","transitional_provisions","1. Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan SMKKN tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","Permen LHK No. 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/268406/permen-lhk-no-15-tahun-2022","18ea4680-f76d-482b-8612-d2c4d76ef3e2","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 9 OF 2025
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES OF TECHNICAL IMPLEMENTATION UNITS OF THE AGENCY FOR
EXTENSION AND DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to realize an effective and efficient organization and work procedure to improve the performance of the implementation of tasks and functions of the Agency for Extension and Development of Human Resources, it is necessary to structure the organization and work procedures of the technical implementation units of the Agency for Extension and Development of Human Resources;
that based on the provisions of Article 38 and Article 39 of Presidential Regulation Number 175 of 2024 concerning the Ministry of Forestry, to carry out operational technical tasks and/or supporting technical tasks

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b4e7fe59-94d8-478d-8e13-7c640e545eed","actionData","errors"]