[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b3f7b8f5-7de9-4e0f-a7b8-0008616e17dd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015","number","78","year","2015","published_date","2015-10-23","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengupahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 78, LN. 2015 No. 237, TLN No. 5747, LL SETNEG : 33 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pengupahan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2015. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190)\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menjamin penghasilan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya, serta meningkatkan produktivitas dan daya beli masyarakat. Kebijakan pengupahan mencakup berbagai aspek seperti upah minimum, upah kerja lembur, dan struktur serta skala pengupahan yang proporsional. Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha, termasuk kewajiban pembayaran tunjangan hari raya keagamaan, bonus, dan fasilitas kerja. Selain itu, peraturan ini menetapkan bahwa upah harus dibayarkan dalam mata uang rupiah dan mengatur cara pembayaran upah, termasuk ketentuan mengenai peninjauan upah secara berkala.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, upah minimum provinsi yang masih di bawah kebutuhan hidup layak, gubernur wajib menyesuaikan upah minimum provinsi sama dengan kebutuhan hidup layak secara bertahap paling lama 4 (empat) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.\n2. Pengusaha yang belum menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah, wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini serta melampirkannya dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.","sanctions","1. Sanksi administratif dikenakan kepada pengusaha yang tidak membayar tunjangan hari raya keagamaan, tidak membagikan uang servis, tidak menyusun struktur dan skala upah, tidak membayar upah tepat waktu, tidak memenuhi kewajiban membayar denda, atau melakukan pemotongan upah lebih dari 50%.\n2. Sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha.","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PP No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/65307/pp-no-8-tahun-1981","256ec244-7402-415d-a8ae-0bec0670b3d4","revoked_by",[103],{"_96":104,"_98":105,"_36":106},"PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/161909/pp-no-36-tahun-2021","51c0e739-fd81-4baf-bcf4-5ef26eb6adf1","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 78 OF 2015
ON
WAGES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:	\n \n that to implement the provisions of Article 97 of Law Number 13 of 2003 on Manpower, it is necessary to stipulate a Government Regulation on Wages; \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to:	\n \n Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia; \n Law Number 13 of 2003 on Manpower (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 39, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4279); \n \n

HAS DECIDED:

\n\n \n \n \n \n \n \n

To stipulate:

GOVERNMENT REGULATION ON WAGES.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b3f7b8f5-7de9-4e0f-a7b8-0008616e17dd","actionData","errors"]