[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b321acf3-53c6-41e5-8c41-f4850d21d243","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_97":98,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat","short_title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2012","number","1","year","2012","published_date","2012-01-19","effective_date","2012-01-25","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5cc66a70-7396-4f6b-a2a0-c4ad93e79d1f","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Sosial","short_name","Permensos","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Kementerian Sosial","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pekerja Sosial Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2012
Peraturan Menteri Sosial NO. 1, BN.2012/NO.101, jdih.kemsos.go.id : 11 hlm.
Peraturan Menteri Sosial TENTANG Pekerja Sosial Masyarakat
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2012. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/1987 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 14/HUK/KEP/II/1981 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pembimbing Sosial Masyarakat.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebagai sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan meningkatkan kepedulian dalam menangani masalah sosial. PSM berkedudukan di desa/kelurahan dengan wilayah kerja yang mencakup berbagai tingkatan administrasi. Tugas PSM meliputi menginisiasi penanganan masalah sosial, mendorong kegiatan kesejahteraan sosial, menjadi pendamping sosial, menjadi mitra pemerintah, dan memantau program kesejahteraan sosial. Fungsi PSM mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengembangan kemitraan, dan pengendalian program kesejahteraan sosial. Persyaratan menjadi PSM mencakup kewarganegaraan Indonesia, kesetiaan pada Pancasila dan UUD 1945, usia minimal 18 tahun, kesehatan jasmani dan rohani, kemauan sendiri, itikad baik, karya nyata, pelatihan di bidang kesejahteraan sosial, dan sumber penghidupan yang memadai. Ikatan PSM (IPSM) berfungsi sebagai wadah koordinasi dan pengembangan kemampuan PSM. Pemerintah daerah dapat membentuk Tim Motivator dan Dinamisator PSM untuk meningkatkan peran PSM. PSM, IPSM, dan Tim Motivator memiliki rencana dan program kerja berdasarkan potensi dan kondisi wilayah kerja. Pengurus IPSM dikukuhkan melalui Surat Keputusan pejabat yang berwenang. Bimbingan dan pelatihan diberikan kepada calon PSM oleh Kementerian Sosial, dinas sosial, dan/atau Jaringan IPSM. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan bantuan pendanaan untuk peningkatan kinerja PSM dan operasional IPSM.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/1987 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 14/HUK/KEP/II/1981 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pembimbing Sosial Masyarakat","link","","revoked_by",[99],{"_93":100,"_95":101,"_36":102},"Permensos No. 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat","https://peraturan.bpk.go.id/Details/129440/permensos-no-10-tahun-2019","6f4889f5-8c88-4b0e-ab38-44bd2f3e907e","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 01 OF 2012
on
COMMUNITY SOCIAL WORKERS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that Community Social Workers as one of the resources for the implementation of social welfare have the widest possible opportunity to play a role in the implementation of social welfare;
that in order to improve the role of the Community Social Workers, it is necessary to improve the Decree of the Minister of Social Affairs Number 28/HUK/1987 on Amendments to the Decree of the Minister of Social Affairs Number 14/HUK/KEP/II/1981 on the Main Tasks, Functions and Procedures of Community Social Counselor;
based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b321acf3-53c6-41e5-8c41-f4850d21d243","actionData","errors"]