[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b2fa4415-e25a-46fa-be14-1abaf1f05ec4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pencabutan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia","short_title","Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 2 Tahun 2025","number","2","year","2025","published_date","2025-01-09","effective_date","2025-01-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e020ed16-e287-4594-a714-f38ff787f118","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia","short_name","Peraturan BP2MI","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Penerbitan dan Pencabutan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tata Cara - Penerbitan - Pencabutan - Surat Izin - Perekrutan - Pekerja Migran Indonesia
2025
Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia NO. 2, BN 2025 (26); 13 hlm
Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia TENTANG Tata Cara Penerbitan dan Pencabutan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan\r\nPemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan\r\nPelindungan Pekerja Migran Indonesia serta untuk\r\nmeningkatkan pelayanan yang optimal dalam penempatan\r\npekerja migran Indonesia oleh perusahaan penempatan\r\npekerja migran Indonesia dan perubahan tugas dan fungsi\r\nkelembagaan \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024; UU Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 59 Tahun 2021; Perpres Nomor 165 Tahun 2024; Perpres Nomor 166 Tahun 2024; Peraturan BP2MI Nomor 1 Tahun 2024 \n Peraturan ini mengatur mengenai penerbitan surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia; pencabutan surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2025. \n 13 hlm; hlm 1 sd 10 batang tubuh, hlm 11 sd 13 lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pencabutan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 426).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang tata cara penerbitan dan pencabutan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI). Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 dan untuk meningkatkan pelayanan dalam penempatan pekerja migran Indonesia.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi kewajiban P3MI untuk memiliki SIP2MI sebelum melaksanakan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia. SIP2MI diterbitkan oleh Menteri/Kepala berdasarkan pengajuan dari P3MI sesuai dengan jumlah permintaan Pekerja Migran Indonesia dari Pemberi Kerja berbadan hukum atau Mitra Usaha yang tercantum dalam Surat Permintaan Pekerja Migran Indonesia. Pengajuan permohonan SIP2MI dilakukan secara daring melalui Sisko P2MI dengan menyampaikan surat permohonan dan mengunggah dokumen persyaratan seperti Perjanjian Kerja Sama Penempatan, Surat Permintaan Pekerja Migran Indonesia, rancangan Perjanjian Kerja, dan rancangan Perjanjian Penempatan. Untuk Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan, dokumen yang diperlukan adalah perjanjian keagenan dan rancangan Perjanjian Penempatan. Dokumen-dokumen ini harus diverifikasi oleh Pejabat yang Berwenang atau KDEI.

SIP2MI berlaku selama 6 bulan dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 6 bulan. P3MI dilarang mengalihkan atau memindahtangankan SIP2MI kepada P3MI lainnya.

","transitional_provisions","1. SIP2MI yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan jangka waktu SIP2MI berakhir.","sanctions","1. Bagi P3MI yang memindahtangankan SIP2MI kepada P3MI lainnya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Peraturan BP2MI No. 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerbitan Dan Pencabutan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/257123/peraturan-bp2mi-no-3-tahun-2020","0fcc9cd1-1510-47bb-b018-33461c655019","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF INDONESIAN MIGRANT WORKER PROTECTION/
INDONESIAN MIGRANT WORKER PROTECTION AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2025
CONCERNING
PROCEDURES FOR ISSUANCE AND REVOCATION OF RECRUITMENT PERMITS
INDONESIAN MIGRANT WORKERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF INDONESIAN MIGRANT WORKER PROTECTION/
HEAD OF THE INDONESIAN MIGRANT WORKER PROTECTION AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 49 of the
Government Regulation Number 59 of 2021 concerning the
Implementation of Indonesian Migrant Worker Protection and to
improve optimal services in the placement of
Indonesian migrant workers by Indonesian migrant worker placement companies and changes in duties and functions
institutional, it is necessary to prepare procedures for the issuance and
revocation of recruitment permits for migrant workers
Indonesia;
that based on the considerations as referred to
in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b2fa4415-e25a-46fa-be14-1abaf1f05ec4","actionData","errors"]