[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b2e92948-ba98-4a6d-94be-31e31292c0cf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025","number","23","year","2025","published_date","2025-10-31","effective_date","2025-11-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto","subject_matter","Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yaitu tentang ketentuan umum, Kriteria Aset Keuangan Digital yang Diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital, Kriteria Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar\r\nAset Keuangan Digital, Mekanisme Penetapan Aset Keuangan Digital yang\r\nDiperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital, Evaluasi Daftar Aset Keuangan Digital, Mekanisme Penghentian dan Penyelesaian\r\nPerdagangan, Sanksi Administratif, Kewajiban, Tanggung Jawab, Tugas, Kewenangan, dan Kegiatan Bursa, Kewajiban, Tugas, dan Kewenangan Pengelola\r\nTempat Penyimpanan dan aktivitas pendukung.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perdagangan-kripto-perbankan
2025
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 23, BN.2025 (33)/73 hlm
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa dengan berkembangnya pasar atas produk dan/atau kegiatan lain yang menyerupai instrumen keuangan konvensional berupa derivatif aset keuangan digital perlu dilakukan penguatan peran dan perluasan ruang lingkup bagi penyelenggara perdagangan aset keuangan digital;\r\nb.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian\r\nterhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas\r\nJasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang\r\nPenyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital\r\nTermasuk Aset Kripto;\r\nc.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\tdalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor\t27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto;\r\n \n Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun\r\n2024 \r\n \n Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yaitu tentang ketentuan umum, Kriteria Aset Keuangan Digital yang Diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital, Kriteria Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar\r\nAset Keuangan Digital, Mekanisme Penetapan Aset Keuangan Digital yang\r\nDiperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital, Evaluasi Daftar Aset Keuangan Digital, Mekanisme Penghentian dan Penyelesaian\r\nPerdagangan, Sanksi Administratif, Kewajiban, Tanggung Jawab, Tugas, Kewenangan, dan Kegiatan Bursa, Kewajiban, Tugas, dan Kewenangan Pengelola\r\nTempat Penyimpanan dan aktivitas pendukung.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2025. \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto diubah sebagian. \n 73 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.","scope_and_parties","Peraturan ini mengatur mengenai perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Perubahan tersebut meliputi perluasan ruang lingkup bagi penyelenggara perdagangan aset keuangan digital untuk melakukan perdagangan derivatif aset keuangan digital, penyesuaian kriteria aset keuangan digital yang diperdagangkan, mekanisme penetapan dan evaluasi daftar aset keuangan digital, mekanisme penghentian dan penyelesaian perdagangan, serta penyesuaian ketentuan permodalan dan operasional bagi Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, dan Pedagang. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mengenai sanksi administratif dan ketentuan peralihan terkait dengan perizinan dan proses yang sedang berjalan.","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat peran dan memperluas ruang lingkup bagi penyelenggara perdagangan aset keuangan digital, khususnya dalam mengakomodasi perkembangan pasar atas produk dan/atau kegiatan lain yang menyerupai instrumen keuangan konvensional berupa derivatif aset keuangan digital. Perubahan substansial meliputi perluasan definisi Aset Keuangan Digital untuk mencakup derivatif Aset Keuangan Digital, penyesuaian kriteria aset keuangan digital yang dapat diperdagangkan, serta mekanisme penetapan dan evaluasi daftar aset keuangan digital. Peraturan ini juga mengatur secara rinci mengenai kriteria permodalan dan persyaratan operasional bagi Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, dan Pedagang, termasuk penyesuaian sistem pengawasan dan pelaporan. Mekanisme penghentian dan penyelesaian perdagangan aset keuangan digital juga diatur lebih lanjut. Selain itu, ketentuan mengenai sanksi administratif diperjelas dan diperluas cakupannya.","transitional_provisions","1. Perizinan, persetujuan pendaftaran produk, instrumen, dan/atau aktivitas serta keputusan dan/atau penetapan lain terkait dengan derivatif Aset Keuangan Digital yang telah diterbitkan oleh Bappebti sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dinyatakan tetap berlaku.\n2. Perizinan, persetujuan, pendaftaran produk atau instrumen, serta keputusan dan/atau penetapan lain terkait derivatif Aset Keuangan Digital yang sedang dalam proses penyelesaian pada Bappebti berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor perdagangan berjangka komoditi, penyelesaiannya dilanjutkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.\n3. Terhadap seluruh proses perizinan yang sedang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan tunduk pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.\n4. Penyesuaian kewajiban kepemilikan, penguasaan dan pengendalian sistem bagi Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital diselesaikan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan dapat diperpanjang.\n5. Mekanisme penempatan dana Konsumen disesuaikan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan dapat diperpanjang.\n6. Peraturan dan tata tertib Bursa dan Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian terkait perdagangan berjangka Aset Kripto yang telah disetujui Bappebti dinyatakan tetap berlaku.\n7. Penyesuaian atas peraturan dan tata tertib Bursa dan Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.\n8. Bursa yang telah menyelenggarakan perdagangan derivatif Aset Keuangan Digital, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian yang telah menyelenggarakan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi derivatif Aset Keuangan Digital, dan Pedagang yang memiliki hubungan afiliasi dengan pihak lain yang telah melakukan kegiatan jual dan/atau beli derivatif Aset Keuangan Digital, dinyatakan telah memperoleh persetujuan atau melakukan pemberitahuan.\n9. Pihak yang tidak memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pedagang dan telah melakukan kegiatan jual dan/atau beli derivatif Aset Keuangan Digital harus mengalihkan seluruh bentuk kegiatan tersebut kepada Pedagang paling lambat pada tanggal 9 Januari 2026.\n10. Pihak sebagaimana dimaksud pada angka 9, hanya dapat melakukan perdagangan derivatif Aset Keuangan Digital dalam rangka penyelesaian sampai dengan tanggal 9 Januari 2026.\n11. Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital menyampaikan laporan harian sebagai bagian dalam laporan bulanan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (1), (2), (3), (5), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), (2), (4), (5), Pasal 15 ayat (1), (2), (4), Pasal 16 ayat (1), (2), (4), (5), dan (6) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara/sebagian/seluruh kegiatan, pencantuman Pihak Utama dalam daftar orang tercela, dan/atau pencabutan izin usaha.\n2. Bursa yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp200.000,00 per hari dengan denda paling banyak Rp2.000.000,00.\n3. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (3), Pasal 21 ayat (6), (7), Pasal 21A, Pasal 22 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), (2), (3), (4), (6), Pasal 24A, Pasal 26 ayat (2), Pasal 26A ayat (1), (3), Pasal 29 ayat (7), (8), Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4), (6), Pasal 32A, Pasal 34 ayat (2), (4), Pasal 34A ayat (1), Pasal 37 ayat (6), (7), (8), Pasal 39, Pasal 39A, Pasal 40 ayat (2), (6), (7), Pasal 41 ayat (1), (2), (4), (5), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43, Pasal 45 ayat (6), Pasal 46 ayat (6), (7), Pasal 47, Pasal 48 ayat (2), Pasal 49, Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (4), (5), (6), (7), Pasal 51A ayat (1), Pasal 52 ayat (1), (2), dan (5) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara/sebagian/seluruh kegiatan, pemberhentian/penggantian pengurus, pencantuman Pihak Utama dalam daftar orang tercela, dan/atau pencabutan izin usaha.\n4. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 79, Pasal 80 ayat (1), (2), (3), Pasal 81 ayat (1), (5), (6), (7), Pasal 82 ayat (1), (2), Pasal 83 ayat (1), (3), (7), (8), (9), Pasal 84 ayat (2), Pasal 85 ayat (3), Pasal 86 ayat (6), Pasal 87A, Pasal 88, Pasal 90 ayat (3), (4), (7), Pasal 91 ayat (1), (2), (5), (6), (7), Pasal 92, Pasal 93 ayat (1), (2), Pasal 94 ayat (2), (3), Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), Pasal 98 ayat (1), Pasal 99, Pasal 100 ayat (1), (3), (5), dan (6) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara/sebagian/seluruh kegiatan, pencantuman Pihak Utama dalam daftar orang tercela, dan/atau pencabutan izin usaha.\n5. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 56A ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara/sebagian/seluruh kegiatan, pencantuman Pihak Utama dalam daftar orang tercela, dan/atau pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[106],{"_107":108,"_109":110,"_36":111},"text","Peraturan OJK No. 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan DigitalTermasuk Aset Kripto","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/323277/peraturan-ojk-no-27-tahun-2024","8e0168f7-038b-4f8f-a717-c296e7458723","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 23 OF 2025
CONCERNING AMENDMENTS TO FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NUMBER 27 OF 2024 CONCERNING THE ORGANIZATION OF TRADING OF DIGITAL FINANCIAL ASSETS INCLUDING CRYPTO ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY,

\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that with the development of the market for products and/or other activities resembling conventional financial instruments in the form of digital financial asset derivatives, it is necessary to strengthen the role and expand the scope for organizers of digital financial asset trading;
that based on the considerations referred to in letter a, it is necessary to make adjustments to several provisions in Financial Services Authority Regulation Number 27 of 2024 concerning the Organization of Trading of Digital Financial Assets Including Crypto Assets;
that based on the considerations referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Financial Services Authority Regulation concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 27 of 2024 concerning the Organization of Trading of Digital Financial Assets Including Crypto Assets;

In view of :

Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2011 Number 111, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5253) as amended by Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2023 Number 4, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6845);
Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2023 Number 4, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6845);
Financial Services Authority Regulation Number 27 of 2024 concerning the Organization of Trading of Digital Financial Assets Including Crypto Assets (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2024 Number 38, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 106);

DECIDES:

\n \n \n \n \n \n \n

Establishes :

FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION CONCERNING AMENDMENTS TO FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NUMBER 27 OF 2024 CONCERNING THE ORGANIZATION OF TRADING OF DIGITAL FINANCIAL ASSETS INCLUDING CRYPTO ASSETS.

Article I

Several provisions in Financial Services Authority Regulation Number 27 of 2024 concerning the Organization of Trading of Digital Financial Assets Including Crypto Assets (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2024 Number 38, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 106) are amended as follows:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b2e92948-ba98-4a6d-94be-31e31292c0cf","actionData","errors"]