[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","8e0168f7-038b-4f8f-a717-c296e7458723","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan DigitalTermasuk Aset Kripto","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024","number","27","year","2024","published_date","2024-12-10","effective_date","2025-01-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan DigitalTermasuk Aset Kripto","subject_matter","Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, aset keuangan digital yang diperdagangkan di pasar aset keuangan digital, kelembagaan penyelenggara perdagangan aset keuangan digital, perizinan penyelenggara perdagangan aset keuangan digital, penilaian kemampuan dan kepatutan, tata kelola, penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital, aktivitas penunjang, pelaoran, pengawasan, perlindungan data pribadi, perlindungan konsumen dan masyarakat, koordinasi, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERDAGANGAN-ASET- KEUANGANDIGITAL-KRIPTO
2024
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 27, BN.2025 (38)/178 hlm
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan DigitalTermasuk Aset Kripto
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mendukung perkembangan sektor jasa\r\nkeuangan dan melaksanakan kewenangan pengaturan\r\ndan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam\r\nUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang\r\nPengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan,\r\nOtoritas Jasa Keuangan berwenang mengatur aset\r\nkeuangan digital dan aset kripto;\r\nb. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 312 ayat (1)\r\nUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang\r\nPengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, pada\r\nsaat Undang-Undang tersebut mulai berlaku, peralihan\r\ntugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan\r\naset keuangan digital dari Badan Pengawas\r\nPerdagangan Berjangka Komoditi kepada otoritas\r\nsektor keuangan harus diselesaikan secara penuh\r\npaling lambat 24 (dua puluh empat) bulan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang\r\nPenyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital\r\nTermasuk Aset Kripto; \n Dasar hukum dalam peraturan ini adalah UU No. 21 Tahun 2011 dan UU No.4 Tahun 2023. \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, aset keuangan digital yang diperdagangkan di pasar aset keuangan digital, kelembagaan penyelenggara perdagangan aset keuangan digital, perizinan penyelenggara perdagangan aset keuangan digital, penilaian kemampuan dan kepatutan, tata kelola, penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital, aktivitas penunjang, pelaoran, pengawasan, perlindungan data pribadi, perlindungan konsumen dan masyarakat, koordinasi, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2025. \n 178 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","Ruang lingkup peraturan ini mencakup penyelenggaraan perdagangan Aset Keuangan Digital, termasuk Aset Kripto, yang dilakukan oleh Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, Pedagang, dan pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan ini mengatur tentang persyaratan perizinan, kelembagaan, tata kelola, mekanisme perdagangan, pelindungan konsumen, dan pelindungan data pribadi.","policy_content","

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini bertujuan untuk mendukung perkembangan sektor jasa keuangan dan melaksanakan kewenangan pengaturan dan pengawasan terhadap aset keuangan digital dan aset kripto sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Peraturan ini mengadopsi kerangka pengaturan dan pengawasan yang sebelumnya dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), diselaraskan dengan standar sektor jasa keuangan dan praktik terbaik internasional.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kegiatan penyelenggaraan perdagangan Aset Keuangan Digital yang dilakukan oleh Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, Pedagang, dan pihak lain yang ditetapkan oleh OJK.
Persyaratan dan kriteria Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital.
Mekanisme penetapan Daftar Aset Kripto oleh Bursa dan evaluasi oleh OJK.
Kewajiban Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital untuk memperoleh izin usaha dari OJK dan menerapkan prinsip tata kelola yang baik, manajemen risiko, integritas pasar, keamanan sistem informasi, pelindungan konsumen, pencegahan TPPU, TPPT, dan PPSPM, serta pelindungan data pribadi.
Persyaratan kelembagaan bagi Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, dan Pengelola Tempat Penyimpanan, termasuk modal disetor minimum, struktur organisasi, sistem pengawasan dan pelaporan, serta organ perusahaan.
Kewajiban Pedagang dalam proses penerimaan konsumen, penempatan dana dan Aset Keuangan Digital, transaksi, penarikan Aset Keuangan Digital dan dana, serta penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM.
Pengawasan oleh OJK terhadap Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital dan aktivitas penunjang di Pasar Aset Keuangan Digital.

\n","transitional_provisions","1. Perizinan, persetujuan pendaftaran produk, instrumen, dan/atau aktivitas serta keputusan dan/atau penetapan lain terkait dengan Aset Kripto yang telah diterbitkan oleh Bappebti sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dinyatakan tetap berlaku.\n2. Perizinan, persetujuan, pendaftaran produk atau instrumen, serta keputusan dan/atau penetapan lain terkait Aset Kripto yang sedang dalam proses penyelesaian pada Bappebti berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor perdagangan berjangka komoditi, penyelesaiannya dilanjutkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.\n3. Selain produk yang harus terdaftar dalam daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto, instrumen, dan/atau aktivitas terkait dengan Aset Keuangan Digital yang belum mendapatkan perizinan, persetujuan, pendaftaran, keputusan, dan/atau penetapan lain, dinyatakan tetap dapat diperdagangkan dan/atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital harus mengajukan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.\n4. Bursa melakukan penilaian atas produk yang telah diperdagangkan oleh pedagang fisik aset kripto dan belum mendapatkan perizinan, persetujuan, pendaftaran, keputusan, dan/atau penetapan lain dari Bappebti; dan Bursa harus menetapkan Daftar Aset Kripto atas penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.\n5. Bursa berjangka yang menyelenggarakan perdagangan aset kripto dan telah memperoleh izin usaha, persetujuan, tanda daftar, keputusan, dan/atau penetapan lain dari Bappebti dinyatakan memiliki izin usaha sebagai Bursa; lembaga kliring berjangka dan penjaminan berjangka yang menyelenggarakan perdagangan aset kripto dan telah memperoleh izin usaha, persetujuan, tanda daftar, keputusan, dan/atau penetapan lain dari Bappebti dinyatakan memiliki izin usaha sebagai Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian; pedagang fisik aset kripto yang telah memperoleh izin usaha, persetujuan, tanda daftar, keputusan, dan/atau penetapan lain dari Bappebti dinyatakan memiliki izin usaha sebagai Pedagang; pengelola tempat penyimpanan aset kripto yang telah memperoleh izin usaha, persetujuan, tanda daftar, keputusan, dan/atau penetapan lain dari Bappebti dinyatakan memiliki izin usaha sebagai Pengelola Tempat Penyimpanan; dan kegiatan usaha penunjang yang telah memperoleh izin usaha, persetujuan, tanda daftar, keputusan, dan/atau penetapan lain dari Bappebti dinyatakan terdaftar sebagai kegiatan usaha penunjang Aset Keuangan Digital.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, pencantuman Pihak Utama dalam daftar orang tercela, dan/atau pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[105],{"_106":107,"_108":109,"_36":110},"text","Peraturan OJK No. 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/343935/peraturan-ojk-no-23-tahun-2025","b2e92948-ba98-4a6d-94be-31e31292c0cf","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (FSA)
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 27 OF 2024
CONCERNING
THE IMPLEMENTATION OF DIGITAL FINANCIAL ASSET TRADING
INCLUDING CRYPTO ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (FSA),

Considering:

that to support the development of the financial services sector and to implement the regulatory and supervisory authorities as intended in Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector, the Financial Services Authority (FSA) is authorized to regulate digital financial assets and crypto assets;
that based on the provisions of Article 312 paragraph (1) of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector, when the Law comes into effect, the transfer of regulatory and supervisory duties for digital financial asset activities from the Commodity Futures Trading Regulatory Agency to the financial sector authority must be fully completed no later than 24 (twenty-four) months;
that based on the considerations as intended in letters a and b, it is necessary to stipulate a Financial Services Authority (FSA) Regulation concerning the Implementation of Digital Financial Asset Trading Including Crypto Assets;

In view of:

Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (FSA) (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2011 Number 111, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5253) as amended by Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 4, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6845);
Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 4, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6845);

DECIDES:

To stipulate:

REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (FSA) CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF DIGITAL FINANCIAL ASSET TRADING INCLUDING CRYPTO ASSETS.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

","pdf_url","/proxy/pdf?id=8e0168f7-038b-4f8f-a717-c296e7458723","actionData","errors"]