[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b2b85ff3-7bc1-461d-8bf9-e770df49e731","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2016","number","2","year","2016","published_date","2016-08-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"85de4ef9-09f3-4ff4-90b8-7814b69ae18f","Badan Usaha Milik Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Riau","place_of_enactment","Pekanbaru","theme","Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BUMD - TATA KELOLA
2016
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.2016/No.2
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau
ABSTRAK:	\n \n Dasar pertimbangan ditetapkannya Perda ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berkompetisi BUMD dalam menghadapi era persaingan dunia usaha yang semakin dinamis, kompetitif dan mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, efektif, memberdayakan fungsi, dan meningkatkan kemandirian BUMD, serta mendorong agar dalam mengambil keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. \n Dasar hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.61 Tahun 1958; UU No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.40 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.24 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.65 Tahun 2010; PP No.58 Tahun 2005; PP No.50 Tahun 2007; PP No.1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No.49 Tahun 2011; Perpres No.2 Tahun 2008; PERMENDAGRI No.3 Tahun 1998; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No.21 Tahun 2011; PMK No.222/PMK.010/2008; PERMENDAGRI No.52 Tahun 2012; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015. \n Perda ini mengatur tentang tata kelola BUMD yang meliputi: Bab I. Ketentuan Umum; Bab II. Asas dan Tujuan Pengelolaan BUMD; Bab III. Ruang Lingkup Pengelolaan BUMD; Bab IV. Pendirian BUMD; Bab V. Bidang Usaha BUMD; Bab VI. Modal BUMD; Bab VII. Organ dan Kepegawaian BUMD; Bab VIII. Evaluasi BUMD; Bab IX. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; Bab X. Pembinaan dan Pengawasan; Bab XI. Laporan BUMD; Bab XII. Kerja Sama; Bab XIII. Pengadaan Barang dan Jasa; Bab XIV. Penggunaan Laba; Bab XV. Penugasan Pemerintah Daerah; Bab XVI. Pinjaman; Bab XVII. Satuan Pengawasan Intern, Komite Audit, dan Komite Lain; Bab XVIII. Penilaian Tingkat Kesehatan, Restrukturisasi dan Privatisasi; Bab XIX. Kepailitan dan Tanggung Jawab Pengurus; Bab XX. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pembubaran BUMD; Bab XXI. Anak Perusahaan; Bab XXII. Ketentuan Lain; Bab XXIII. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2016. \n Peraturan Pelaksanaan dari Perda ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Perda ini diundangkan. \n Penjelasan: 11 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kemampuan BUMD dalam menghadapi persaingan usaha yang dinamis, mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta meningkatkan kemandirian organ BUMD. Tujuan pendirian BUMD adalah memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu, serta memberikan laba kepada pemerintah daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Asas dan tujuan pengelolaan BUMD, yang meliputi asas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan, pertanggungjawaban, dan kemanfaatan umum. Tujuannya adalah mengoptimalkan nilai BUMD, mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, mengoptimalkan kontribusi PAD, mendorong investasi daerah dan menumbuhkembangkan sektor usaha kecil, menengah dan koperasi, mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberikan arahan dan panduan bagi pemangku kepentingan.
Ruang lingkup pengelolaan BUMD meliputi pendirian, bidang usaha, modal, organ dan kepegawaian, evaluasi, tata kelola perusahaan yang baik, perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan, kerjasama, pengadaan barang dan jasa, penggunaan laba, penugasan pemerintah daerah, pinjaman, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi, kepailitan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan anak perusahaan.
Organ BUMD terdiri atas RUPS, Komisaris, dan Direksi. Diatur mengenai hak dan kewajiban pemegang saham, penyelenggaraan RUPS, persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi, serta penghasilan Direksi dan Komisaris.
Evaluasi BUMD dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui satuan kerja terkait, meliputi perkembangan aset BUMD, pengelolaan SDM, kinerja Direksi dan Komisaris, serta pelaksanaan rencana jangka panjang dan rencana kerja tahunan/anggaran perusahaan.
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) wajib diterapkan secara konsisten sebagai landasan operasional BUMD, dengan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.
Pembinaan dan pengawasan BUMD dilaksanakan oleh Gubernur dibantu oleh Sekretaris Daerah dan SKPD yang membidangi BUMD, meliputi monitoring, evaluasi, pendampingan, dan pengendalian.
Kerja sama BUMD dengan pihak ketiga dapat dilakukan melalui kerja sama pengelolaan (Join Operation) dan kerja sama usaha patungan (Joint Venture).
Pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMD mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dan sinergi antar BUMD.
Penggunaan laba bersih diputuskan oleh RUPS, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan dan pembagian dividen kepada pemegang saham.
Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan tertentu kepada BUMD sesuai dengan bidang kegiatan dan usaha BUMD.
Direksi dapat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga untuk kelancaran dan pengembangan usaha dengan persetujuan Komisaris atau RUPS.
Pada setiap BUMD dibentuk satuan pengawasan intern yang bertanggung jawab kepada direksi, dan Komisaris dapat membentuk komite audit dan komite lain sesuai kebutuhan.
Penilaian Tingkat Kesehatan BUMD ditetapkan setiap tahun dalam pengesahan laporan tahunan BUMD pada RUPS.
Restrukturisasi dilakukan untuk menyehatkan BUMD agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional.
Privatisasi BUMD dilakukan untuk memperluas kepemilikan masyarakat atas BUMD dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.
Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas BUMD sebelum memperoleh persetujuan RUPS.
Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pembubaran BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BUMD dapat membentuk anak perusahaan berdasarkan analisa kelayakan bisnis.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[103],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","PERDA Prov. Riau No. 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/258466/perda-prov-riau-no-2-tahun-2023","5b9607f9-e739-4476-864e-cd8af1140663","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

GOVERNOR OF RIAU

RIAU PROVINCIAL REGULATION

NUMBER 2 OF 2016

ABOUT

GOVERNANCE OF REGIONAL-OWNED ENTERPRISES
RIAU PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b2b85ff3-7bc1-461d-8bf9-e770df49e731","actionData","errors"]