Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/3/2017 Tahun 2017

Peraturan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengendalian dan distribusi barang kebutuhan pokok dengan menetapkan ketentuan pendaftaran bagi pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok. Pelaku usaha yang dimaksud meliputi distributor, sub distributor, dan agen yang beroperasi di Indonesia. Setiap pelaku usaha distribusi wajib memiliki Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok (TDPUD Bapok) yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan melalui Sistem Informasi Perizinan Terpadu (SIPT). Proses pendaftaran dilakukan secara online dan tidak dipungut biaya administrasi. TDPUD Bapok berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya dan harus diperbaharui setiap lima tahun. Pelaku usaha juga diwajibkan untuk melaporkan distribusi barang setiap bulan dan memberikan data tambahan dalam kondisi tertentu.

• 1. Pelaku usaha yang melanggar Pasal 2 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa rekomendasi pencabutan izin usaha setelah peringatan tertulis.
• 2. Pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, dan Pasal 10 dikenai sanksi pembekuan TDPUD Bapok hingga 30 hari kerja, dan pencabutan jika tidak dipenuhi dalam waktu tersebut.
• 3. Ketidakbenaran dokumen dapat mengakibatkan pencabutan TDPUD Bapok.