[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b272eb65-92ed-4f65-870a-e6f312b56229","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wakatobi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 3 Tahun 2020","number","3","year","2020","published_date","2020-06-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wakatobi","place_of_enactment","Wangi-Wangi","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa sumber daya ikan yang merupakan bagian \r\ndari kekayaan Bangsa Indonesia yang\r\npemanfaatannya dilakukan oleh Nelayan dan\r\nPembudidaya Ikan, perlu dilakukan pengelolaan \r\nyang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya\r\nkelestarian sumber daya ikan dan lingkungan; \r\nb. bahwa dalam rangka pengendalian, pembinaan dan\r\npengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan\r\nsumber daya ikan dan lingkungannya secara\r\nberkelanjutan perlu memberikan kepastian hukum \r\ndi bidang usaha perikanan;\r\nc. bahwa untuk melakukan penyesuaian objek dan' \r\ntarif atas retribusi tempat pelelangan ikan, maka\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 36 \r\nTahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan\r\nIkan perlu diubah; \r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,\r\nperlu menetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nPerubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun \r\n2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang \r\nHukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); \r\n3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang\r\nPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari \r\nKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang\r\nKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); \r\n5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten \r\nWakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi\r\nSulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);\r\n6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang \r\nPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); \r\n7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang\r\nPerikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4433) \r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang\r\nNomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas \r\nUndang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang\r\nPerikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5073); \r\n8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang \r\nPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat \r\ndan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, \r\nTambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia\r\nNomor 4438); \r\n9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang\r\nPajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 5049);\r\n10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) \r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 \r\ntentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang\r\nNomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan \r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5679); \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983\r\ntentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum \r\nAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3258) sebagaiamana \r\ntelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor\r\n58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan \r\nPemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang\r\nPelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara \r\nPidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5145);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 \r\ntentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan\r\nInsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5161);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 \r\ntentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6322); \r\n14. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2013 tentang\r\nRetribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah \r\nKabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 36);\r\n15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang \r\nPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah\r\nKabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten \r\nWakatobi Tahun 2016 Nomor 5); \n Perubahan Ketentuan Pasal 1, Pasal 6, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 27A, Pasal 29A, \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2020. \n PERATURAN DAERAH NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN \n 10 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\nPeraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 36 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Perubahan tersebut meliputi:

Penambahan Definisi: Menambahkan definisi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Etmal dalam Pasal 1.
Kewajiban Pendaratan Ikan: Mewajibkan pengusaha dan nelayan yang beroperasi di perairan Wakatobi untuk mendaratkan hasil tangkapannya di PPI dan TPI untuk pendataan sumber daya ikan, dengan pengecualian untuk lauk pauk nelayan dan keluarganya.
Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi: Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan nilai lelang atas produksi ikan, lokasi, jumlah/luas, jenis, dan lamanya penggunaan fasilitas.
Tarif Retribusi TPI: Menetapkan struktur dan besaran tarif Retribusi TPI, termasuk retribusi jasa tempat pelelangan ikan sebesar 5% dari harga nilai transaksi ikan yang dilelang (2% dibebankan kepada nelayan dan 3% kepada pembeli), jasa tambat labuh, jasa sewa, jasa pengadaan air dan es, jasa penggunaan ruang pembekuan dan penyimpanan, jasa penggunaan kendaraan, jasa penggunaan alat, jasa pas masuk, jasa penggunaan bangunan, dan jasa pelayanan sarana MCK.
Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi: Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan fungsi obyek retribusi. Tata cara lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
Kegiatan Pengangkutan Ikan: Setiap kapal pengangkut ikan dari Wakatobi yang akan membawa ikan ke pelabuhan lain wajib melaporkan muatannya di PPI atau TPI untuk mendapatkan Surat Keterangan Asal (SKA) tanpa dipungut bayaran.
Penghapusan Pasal: Menghapus Pasal 32.

Latar belakang perubahan ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, memberikan kepastian hukum di bidang usaha perikanan, dan menyesuaikan objek dan tarif retribusi tempat pelelangan ikan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","PERDA Kab. Wakatobi No. 36 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/16321/perda-kab-wakatobi-no-36-tahun-2013","09588e71-6823-4f09-b3b6-28927a9f9e0c","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WAKATOBI
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WAKATOBI REGENCY
NUMBER 3 OF 2020
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 36 OF 2013
CONCERNING LEVIES FOR FISH AUCTION VENUES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WAKATOBI,

\n\n \n \n

Considering:

that fish resources, which are part of the wealth of the Indonesian Nation, the utilization of which is carried out by Fishers and Fish Farmers, need to be managed optimally and sustainably, and the sustainability of fish resources and the environment is guaranteed;
that in order to control, foster, and supervise the management and utilization of fish resources and their environment in a sustainable manner, it is necessary to provide legal certainty in the field of fisheries business;
that in order to adjust the objects and tariffs for levies for fish auction venues, it is necessary to amend Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b272eb65-92ed-4f65-870a-e6f312b56229","actionData","errors"]