[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b2609648-c4b0-4ead-aa56-acaa52417bbe","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2018 tentang PENGELOLAAN ANGKUTAN ORANG LINTAS KABUPATEN/KOTA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2018","number","9","year","2018","published_date","2018-08-21","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"375e14e0-ae1a-4c20-a498-fac35fde1286","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur","place_of_enactment","Kupang","theme","PENGELOLAAN ANGKUTAN ORANG LINTAS KABUPATEN/KOTA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kota-angkutan-pengelolaan
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2018/No. 09
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN ANGKUTAN ORANG LINTAS KABUPATEN/KOTA
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan pembangunan di segala bidang termasuk pengelolaan angkutan orang lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur; bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi untuk\r\nmenerbitkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) wilayah Provinsi; bahwa untuk mengelola rincian sub urusan\r\nsebagaimana dimaksud pada huruf b, guna terwujudnya angkutan umum yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau bagi masyarakat, perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah \n Dasar hukum peraturan tersebut adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 64 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 74 Tahun 2014; Permenhub No. PM 8 Tahun 2014; Permendagri No. 80 tahun 2015; Permenhub No. PM 132 Tahun 2015; Permenhub No. PM 189 Tahun 2015; Permenhub No. PM 108 Tahun 2017 \n peraturan daerah tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Perencanaan Jaringan Trayek; III. Penyelenggaraan Angkutan; IV. Pengendalian Angkutan; V. Kewajiban Pengusaha Angkutan; VI. Pendanaan; VII. Peran Serta Masyarakat; VIII. Pembinaan dan Pengawasan; IX. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2018. \n 19 halaman; 5 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan angkutan orang lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan melaksanakan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan orang lintas Kabupaten/Kota. Tujuannya adalah untuk menunjang kelancaran perpindahan orang, menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan angkutan umum, serta menertibkan sumber penerimaan daerah dari sektor perhubungan.\n\nKetentuan substansial mencakup perencanaan jaringan trayek yang terdiri dari angkutan antarkota, perkotaan, dan perdesaan lintas Kabupaten/Kota. Peraturan ini juga mengatur wilayah operasi angkutan orang tidak dalam trayek, yang meliputi angkutan taksi, angkutan dengan tujuan tertentu, angkutan pariwisata, dan angkutan di kawasan tertentu. Selain itu, diatur pula mengenai penetapan kebutuhan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dan komposisi pelayanan angkutan.\n\nPeraturan ini juga mengatur penyelenggaraan angkutan umum yang dilaksanakan oleh perusahaan angkutan umum berbadan hukum Indonesia, serta penyelenggaraan Terminal penumpang Tipe B. Pengendalian angkutan diatur melalui kewajiban memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek. Pengusaha angkutan memiliki kewajiban memberikan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas, usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan mengenai kewajiban memberikan perlakuan khusus di bidang transportasi kepada penyandang disabilitas, usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit dikenakan sanksi administrasi.\n2. Sanksi administrasi dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, dan/atau denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Perda Prov. Nusa Tenggara Timur No. 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perhubungan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/337887/perda-prov-nusa-tenggara-timur-no-4-tahun-202","47fe4fa3-718e-4215-9371-f40e7db3637c","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF EAST NUSA TENGGARA

REGIONAL REGULATION OF EAST NUSA TENGGARA PROVINCE

NUMBER 9 OF 2018

CONCERNING

MANAGEMENT OF INTER-REGENCY/MUNICIPALITY PASSENGER TRANSPORT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF EAST NUSA TENGGARA,

\n\n \n \n

Considering:

that to realize the general welfare as mandated in the Fourth Paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is necessary to carry out development in all fields including the management of inter-Regency/Municipality passenger transport in the Province of East Nusa Tenggara;
that Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government authorizes the Provincial Government to issue permits for the implementation of passenger transport on routes and not on routes across Regency/City areas within 1 (one) Provincial territory;
that to manage the details of sub-affairs as referred to in letter b, in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b2609648-c4b0-4ead-aa56-acaa52417bbe","actionData","errors"]