Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2026

Peraturan ini menetapkan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) sebagai jabatan karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di Instansi Pemerintah. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk meningkatkan profesionalisme, pengembangan karier, serta kinerja organisasi dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Jabatan Fungsional PPBJ diklasifikasikan dalam rumpun manajemen dengan kategori keahlian yang terdiri atas jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama. Tugas utama jabatan ini mencakup perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pengelolaan kontrak, pengelolaan swakelola, pengelolaan kapabilitas kelembagaan, pengelolaan sistem pengadaan elektronik, serta pembinaan dan penyusunan strategi pengadaan barang/jasa.

Pengangkatan dalam jabatan ini dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, atau promosi, dengan persyaratan kualifikasi pendidikan, sertifikasi kompetensi, serta predikat kinerja yang baik. Kebutuhan PNS dalam jabatan ini ditetapkan berdasarkan beban kerja yang meliputi total anggaran, metode pemilihan, jumlah paket, dan fungsi jabatan. Selain itu, peraturan ini mengatur pengelolaan kinerja, pengembangan kompetensi berkelanjutan, serta peran instansi pembina dalam menyusun standar kompetensi dan menyelenggarakan uji kompetensi.