[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b165efcc-3c93-4a23-ad7e-bab35349f95a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Komersial Dan Komponen Bahan\r\nBaku Pupuk Bersubsidi","short_title","Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6 Tahun 2026","number","6","year","2026","published_date","2026-03-03","effective_date","2026-03-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","4e990812-2cda-4067-ba56-55fe9c7d80c8","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pertanian","short_name","Permentan","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Kementerian Pertanian","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Perhitungan Nilai Komersial Dan Komponen Bahan\r\nBaku Pupuk Bersubsidi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pupuk-pertanian
2026
Peraturan Menteri Pertanian NO. 6, BN.2026 (156)/13 hlm; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Pertanian TENTANG Tata Cara Perhitungan Nilai Komersial Dan Komponen Bahan\r\nBaku Pupuk Bersubsidi\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam\r\npengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi melalui\r\nkepastian pengadaan bahan baku sesuai dengan ketentuan\r\nPasal 14 ayat (2) dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal\r\n14B ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang\r\nTata Kelola Pupuk Bersubsidi sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 tentang\r\nPerubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025\r\ntentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, perlu menetapkan\r\nPeraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Perhitungan\r\nNilai Komersial dan Komponen Bahan Baku Pupuk Bersubsidi \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang\r\nKementerian Negara; Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang\r\nKementerian Pertanian; Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata\r\nKelola Pupuk Bersubsidi; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025\r\ntentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor\r\n6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi\r\n \n Peraturan ini mengatur tentang perhitungan Nilai Komersial dan penentuan komponen Bahan Baku,\r\nPupuk Bersubsidi dengan tujuan agar efektif, efisien, dan akuntabel. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2026. \n Peraturan\r\nMenteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komponen\r\nHarga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor\r\nPertanian \n 13 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini menetapkan tata cara perhitungan Nilai Komersial dan komponen Bahan Baku untuk pupuk bersubsidi guna mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien, dan akuntabel. Kebijakan ini menjadi dasar bagi pembayaran subsidi pupuk yang dihitung berdasarkan selisih antara Nilai Komersial dan Harga Eceran Tertinggi (HET).\n\nNilai Komersial ditentukan berdasarkan harga acuan pasar internasional di wilayah Asia Tenggara (landed SEA) ditambah dengan komponen biaya distribusi dan penyaluran (Alpha). Untuk melindungi Nilai Komersial dari volatilitas harga pasar yang tidak wajar, peraturan ini memperkenalkan faktor penyesuaian (Beta) yang dihitung menggunakan metode statistik Arima-Garch. Harga acuan pasar untuk pupuk organik dikecualikan dari formula internasional dan ditetapkan berdasarkan harga e-Katalog.\n\nSelain Nilai Komersial, peraturan ini mengatur komponen biaya pengadaan Bahan Baku yang terdiri atas biaya pembelian dan biaya pengangkutan. Biaya pengangkutan mencakup biaya logistik untuk bahan baku non-gas dan gas alam cair, serta biaya penyaluran melalui pipa (toll fee) untuk gas alam. Perhitungan biaya ini menggunakan kurs asumsi APBN dan mencakup berbagai bahan baku utama seperti gas, ammoniak, urea, serta bahan baku substitusi lainnya.","transitional_provisions","1. Perhitungan komponen Harga Pokok Penjualan (HPP) Pupuk Bersubsidi yang sedang dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku dan dilakukan penyesuaian paling lambat 31 Maret 2026.\n2. Terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi tahun anggaran 2026 yang perhitungannya masih menggunakan Harga Pokok Penjualan (HPP), dilakukan penyesuaian perhitungan pada akhir tahun anggaran dengan menggunakan Nilai Komersial sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permentan No. 28 Tahun 2020 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/201267/permentan-no-28-tahun-2020","e5129d24-b1c7-461d-8c45-bcaa587d284c","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGULATION OF THE MINISTER OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 06 OF 2026
CONCERNING
PROCEDURES FOR THE CALCULATION OF COMMERCIAL VALUE AND RAW MATERIAL COMPONENTS OF SUBSIDIZED FERTILIZER

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that to realize good governance in the procurement and distribution of subsidized fertilizer through certainty of raw material procurement in accordance with the provisions of Article 14 paragraph (2) and to implement

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b165efcc-3c93-4a23-ad7e-bab35349f95a","actionData","errors"]