[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b1425e35-f3d1-4696-b2b6-9118bd76ca07","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Izin Usaha Industri, izin Usaha Perdagangan, Izin Gudang dan Wajib Daftar Perusahaan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2002","number","8","year","2002","published_date","2002-01-25","effective_date","2002-02-25","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ciamis","place_of_enactment","Ciamis","theme","Retribusi Pelayanan Izin Usaha Industri, izin Usaha Perdagangan, Izin Gudang dan Wajib Daftar Perusahaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2002
Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD 2002/2 SERI B
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Retribusi Pelayanan Izin Usaha Industri, izin Usaha Perdagangan, Izin Gudang dan Wajib Daftar Perusahaan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2002. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Gudang, dan Wajib Daftar Perusahaan di Kabupaten Ciamis. Latar belakangnya adalah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan pelayanan perizinan. Tujuannya adalah untuk menetapkan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

\n\n

Ketentuan substansial meliputi:

\n\n

Setiap pendirian perusahaan industri wajib memiliki IUI, kecuali industri kecil dengan investasi di bawah Rp. 200.000.000,- yang cukup dengan Tanda Daftar Industri (TDI).
Pemindahan lokasi industri memerlukan persetujuan tertulis dari Kepala Dinas.
Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP (Kecil, Menengah, Besar).
Perusahaan pemegang SIUP yang membuka kantor cabang/perwakilan wajib melapor.
Setiap perusahaan wajib didaftarkan kepada Bupati atau Dinas yang ditunjuk.
Setiap ruangan yang digunakan untuk penyimpanan barang perniagaan wajib memiliki Izin Gudang.
Klasifikasi usaha perdagangan didasarkan pada modal usaha (Kecil, Menengah, Besar).
Retribusi dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan IUI, SIUP, Izin Gudang, dan Wajib Daftar Perusahaan.
Struktur tarif retribusi didasarkan pada jenis pelayanan perizinan.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur wilayah pemungutan, masa retribusi, tata cara pemungutan, penagihan, dan perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

","transitional_provisions","1. Surat Izin Usaha Industri, Surat Izin Usaha Perdagangan, Izin Gudang dan Wajib Daftar Perusahaan atau Izin Perluasan yang telah diperoleh Perusahaan Industri dan Perdagangan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan 1 (satu) tahun.\n2. Terhadap Perusahaan yang mengajukan permohonan untuk IUI, SIUP, Izin Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan wajib mengajukan kembali permohonan baru kepada Bupati atau Dinas yang ditunjuk, sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 5% (lima persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang tertuang atau dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah ).\n3. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran dalam pelayanan retribusi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","Perda Kab. Ciamis No. 7 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Bidang Industri , Ijin Usaha Bidang Perdagangan Dan Wajib Daftar Perusahaan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/297303/perda-kab-ciamis-no-7-tahun-2003","52cc5e1c-d9f9-4ca7-b681-c7cf80e7f976","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF CIAMIS REGENCY
Number 2
Year 2002
Series B

REGIONAL REGULATION OF CIAMIS REGENCY
NUMBER 8 OF 2002
ON
LOCAL SERVICE CHARGES FOR INDUSTRIAL BUSINESS LICENSES, TRADING BUSINESS LICENSES, WAREHOUSE PERMITS AND MANDATORY COMPANY REGISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF CIAMIS

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to support the implementation of regional autonomy, it is necessary to make efforts to improve optimal services in the settlement of licensing in the fields of Industry, Trade, Warehousing and Mandatory Company Registration;
that to implement the intent of letter a above, based on Article 18 paragraph (4) of Law Number 34 of 2000, on Amendments to Law Number 18 of 1997, on Regional Taxes and Regional Service Charges, the Regional Government may stipulate Regional Service Charges;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b1425e35-f3d1-4696-b2b6-9118bd76ca07","actionData","errors"]