[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b10185c3-dd75-43e5-9d08-a0bd88812204","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":93,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimum Untuk Angkutan Orang Dengan Kereta Api","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2011","number","9","year","2011","published_date","2011-02-08","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Standar Pelayanan Minimum Untuk Angkutan Orang Dengan Kereta Api","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 9, jdih.dephub.go.id : 6 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Standar Pelayanan Minimum Untuk Angkutan Orang Dengan Kereta Api
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2011. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Perhubungan ini menetapkan standar pelayanan minimum untuk angkutan orang dengan kereta api. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian (stasiun) dan penyelenggara sarana perkeretaapian (kereta api). Standar pelayanan minimal ini dibedakan antara standar di stasiun dan standar dalam perjalanan.

Standar Pelayanan Minimal di Stasiun:

Meliputi informasi yang jelas (nama dan nomor KA, jadwal, tarif, stasiun pemberangkatan/pemberhentian/tujuan, kelas pelayanan, peta jaringan), loket, ruang tunggu, tempat ibadah, toilet, tempat parkir, kemudahan naik/turun penumpang, fasilitas penyandang cacat dan kesehatan, serta fasilitas keselamatan dan keamanan. Standar ini dibedakan berdasarkan klasifikasi stasiun (besar, sedang, kecil).

Standar Pelayanan Minimal dalam Perjalanan:

Dibedakan antara kereta api antar kota dan kereta api perkotaan. Untuk kereta api antar kota, meliputi pintu dan jendela, tempat duduk tetap dengan sandaran dan nomor, toilet dengan air, lampu penerangan, kipas angin, rak bagasi, restorasi, informasi stasiun, fasilitas khusus untuk penyandang cacat/wanita hamil/anak/orang sakit/lansia, fasilitas kesehatan/keselamatan/keamanan, nama dan nomor kereta, informasi gangguan, dan ketepatan jadwal. Untuk kereta api perkotaan, meliputi pintu dan jendela, tempat duduk tetap dengan sandaran, lampu penerangan, penyejuk udara, rak bagasi, fasilitas khusus untuk penyandang cacat/wanita hamil/anak/orang sakit/lansia, fasilitas pegangan untuk penumpang berdiri, fasilitas kesehatan/keselamatan/keamanan, informasi gangguan, dan ketepatan jadwal.

Masyarakat berhak memberikan saran dan masukan terhadap standar pelayanan minimal. Direktur Jenderal melakukan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan minimal setiap 6 bulan dan mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","Permenhub No. 47 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimum untuk Angkutan Orang dengan Kereta Api","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/103761/permenhub-no-47-tahun-2014","2a383cab-4901-4aed-adf9-c7d2560e956d","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION
NUMBER: PM 9 OF 2011
CONCERNING
MINIMUM SERVICE STANDARDS
FOR RAILWAY PASSENGER TRANSPORTATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRANSPORTATION,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 135 of Government Regulation Number 72 of 2009 concerning Railway Traffic and Transportation, it is necessary to establish a Regulation of the Minister of Transportation concerning Minimum Service Standards for Railway Passenger Transportation; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 23 of 2007 concerning Railways (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2007 Number 65, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4722); \n Government Regulation Number 56 of 2009 concerning the Implementation of Railways (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2009 Number 129,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b10185c3-dd75-43e5-9d08-a0bd88812204","actionData","errors"]