[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b0f54031-a0af-487e-be12-4f5532037fbf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Rumah Aman","short_title","Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 4 Tahun 2023","number","4","year","2023","published_date","2023-12-08","effective_date","2023-12-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","f98030fc-1f84-4f8f-958c-028e24928665","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban","short_name","Peraturan LPSK","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"9ed2b4ba-9cd8-4645-a98f-50ddc00501df","Penegakan Hukum Pidana","tags",[],"location","Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengelolaan Rumah Aman","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

HAK ASASI MANUSIA – TINDAK PIDANA
2023
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban NO. 4, BN 2023 (990) / 15 hlm
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban TENTANG Pengelolaan Rumah Aman
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sesuai dengan ketentuan Pasal 12A ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki kewenangan untuk mengelola rumah aman; \r\nb. bahwa dalam melaksanakan pengelolaan rumah aman untuk pemberian perlindungan kepada saksi dan/atau korban, serta sebagai wujud profesionalisme dalam fungsi layanan pada rumah aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, telah diundangkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2011 tentang Standar dan Pengelolaan Rumah Aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; \r\nc. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap pengelolaan Rumah Aman; \r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pengelolaan Rumah Aman; \n UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014, dan Perpres No. 60 tahun 2016 tentang Setjen LPSK sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 87 Tahun 2019. \n Peraturan ini mengatur mengenai Fungsi dan Standar Rumah Aman, Pelaksanaan Pengelolaan Perlindungan di Rumah Aman, dan Pengurus Rumah Aman. Pengelolaan Rumah Aman dilaksanakan untuk memberikan Perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Selain kepada Saksi dan/atau Korban, Perlindungan di Rumah Aman dapat diberikan kepada Saksi pelaku, pelapor, dan ahli, termasuk orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun orang tersebut tidak mendengar sendiri, tidak melihat sendiri, dan/atau tidak mengalami sendiri, sepanjang keterangannya berhubungan dengan tindak pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2023. \n Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Standar dan Pengelolaan Rumah Aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 663), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 15 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Standar dan Pengelolaan Rumah Aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 663).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini mengatur tentang pengelolaan Rumah Aman oleh LPSK dalam rangka memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban. Latar belakangnya adalah kewenangan LPSK untuk mengelola rumah aman sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, serta kebutuhan untuk menyesuaikan pengaturan pengelolaan Rumah Aman dengan perkembangan hukum.

Tujuan dari pengelolaan Rumah Aman adalah untuk memberikan perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Perlindungan ini dapat diberikan kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli.

Rumah Aman berfungsi sebagai tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru, tempat perlindungan darurat, dan tempat penanganan sementara bagi Saksi dan/atau korban. Fungsi tempat penanganan sementara digunakan untuk penanganan respon cepat, persiapan sebelum dan sesudah memberikan keterangan di peradilan, bantuan medis/psikologis, dan evakuasi.

Perlindungan di Rumah Aman harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, dan kesehatan. Pelaksanaan perlindungan meliputi pemenuhan persyaratan penempatan, persiapan perlindungan, pelaksanaan perlindungan, pengamanan dan pengawalan, program perlindungan, pemantauan dan pengendalian, serta penghentian perlindungan.

Peraturan ini juga mengatur persyaratan penempatan di Rumah Aman, persiapan perlindungan (pemberian informasi, pemeriksaan keamanan, penilaian kondisi medis/psikologis, penilaian tingkat ancaman, penyusunan program kegiatan), pelaksanaan perlindungan (penerapan tata tertib, pelaksanaan program kegiatan, pemenuhan kebutuhan, pemeriksaan medis/psikologis, penilaian lanjutan tingkat ancaman), pengamanan dan pengawalan, program perlindungan, pemantauan dan pengendalian, serta penghentian perlindungan.

Peraturan ini juga mengatur mengenai Pengurus Rumah Aman yang bertugas mengelola Rumah Aman berdasarkan surat keputusan Ketua LPSK.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Peraturan LPSK No. 3 Tahun 2011 tentang Standar dan Pengelolaan pada Rumah Aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/292561/peraturan-lpsk-no-3-tahun-2011","30ab9bf5-dce0-4596-bd9d-f93f1c1d6a59","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 4 OF 2023

CONCERNING

MANAGEMENT OF SAFE HOUSES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

COPY
CHAIRMAN OF THE WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in carrying out the duties and authorities to provide protection and fulfillment of other rights to witnesses and/or victims in accordance with the provisions of Article 12A paragraph (1) letter f of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection, the Witness and Victim Protection Agency has the authority to manage safe houses;
that in implementing the management of safe houses for providing protection to witnesses and/or victims, as well as a manifestation of professionalism in the service

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b0f54031-a0af-487e-be12-4f5532037fbf","actionData","errors"]