[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b0f1b986-8a3a-4827-96e3-65d19b4c2147","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Gorontalo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo No. 14 Tahun 2011","number","14","year","2011","published_date","2011-03-07","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Gorontalo","place_of_enactment","Gorontalo","theme","Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2011/NO.14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus
ABSTRAK:	\n \n Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satunya adalah retribusi atas penyediaan dan/atau penyedotan kakus untuk menciptakan lingkungan yang bersih, indah dan nyaman dalam melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus termasuk di dalamnya mengatur tentang nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat pengguna jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi, tata cara pemungutan, penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran, sanksi administrasi, penagihan retribusi yang terutang, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kadaluwarsa penagihan, insentif pemungutan, penyidikan, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyedotan Tinja (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2001 No. 7 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Terdiri dari 17 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyedotan Tinja (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2001 Nomor 7)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 14 Tahun 2011 mengatur tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus. Latar belakang peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi daerah, khususnya dari pelayanan penyedotan kakus, serta untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, indah, dan nyaman.

\n\n

Peraturan ini mengatur mengenai:

\n\n

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus, kecuali yang disediakan oleh BUMN, BUMD, atau swasta. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tersebut.
Golongan Retribusi: Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Diukur berdasarkan ukuran Septic Tank.
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Tarif dibedakan antara bangunan komersial dan non-komersial, serta berdasarkan lokasi (dalam kota dan luar kota) dan ukuran septic tank.
Wilayah Pemungutan: Dipungut di wilayah tempat pelayanan diberikan.
Masa Retribusi: Jangka waktu 1 bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.
Tata Cara Pemungutan: Menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, seperti karcis atau kupon.
Penentuan Pembayaran: Pembayaran harus dilunasi sekaligus di muka untuk satu masa retribusi, selambat-lambatnya 15 hari sejak SKRD diterbitkan. Keterlambatan dikenakan bunga 2% per bulan.
Sanksi Administrasi: Keterlambatan pembayaran dikenakan bunga 2% per bulan.
Penagihan Retribusi: Menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
Keberatan: Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi: Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi.
Kadaluwarsa Penagihan: Hak penagihan kadaluwarsa setelah 3 tahun, kecuali jika ada tindak pidana di bidang retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kota Gorontalo No. 5 Tahun 2020 tentang Retribusi jasa umum","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/165623/perda-kota-gorontalo-no-5-tahun-2020","35425337-7b4b-4402-9596-ba651c183d6b","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF GORONTALO
REGIONAL REGULATION OF GORONTALO CITY
NUMBER 14 OF 2011
ABOUT
FEE FOR THE PROVISION AND/OR DISPOSAL OF LATRINE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF GORONTALO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to re-regulate Taxes and Retribution;
that in implementing environmentally sound development, namely creating a clean, healthy, beautiful and comfortable environment, it is necessary to collect retribution payments for latrine disposal services;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Retribution for the Provision and/or Disposal of Latrine;

Remembering:

Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b0f1b986-8a3a-4827-96e3-65d19b4c2147","actionData","errors"]