[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b075673a-4dcc-45b2-9ef7-942074153000","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Merangin Nomor 9 Tahun 2011 tentang PAJAK DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin No. 9 Tahun 2011","number","9","year","2011","published_date","2011-06-08","effective_date","2011-06-13","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Merangin","place_of_enactment","Bangko","theme","PAJAK DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK DAERAH
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2011/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PAJAK DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; \r\nPengaturan pajak daerah dalam berbagai peraturan daerah semenjak berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti. \n UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004 ; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1980; PP No. 22 Tahun 1982; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 22 Tahun 1990; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2008; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 4 Tahun 1997; Permendagri No. 170 Tahun 1997; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 170 Tahun 1997; Permenkeu No. 147/PMK.07/2010; Permenkeu No. 148/PMK.07/2010. \n Perda ini mengatur mengenai Pajak Daerah, meliputi: jenis, objek dan subjek, dasar pengenaan serta tarif pajak ; pemungutan pajak; pengembalian kelebihan pembayaran; kedaluwarsa penagihan; pembukuan dan pemeriksaan; insentif pemungutan; ketentuan khusus; penyidikan; ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2011. \n Pada saat Perda ini mulai berlaku:\r\n1. Perda No. 7 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame;\r\n2. Perda No. 8 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan/Tontonan;\r\n3. Perda No. 9 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan;\r\n4. Perda No. 10 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C;\r\n5. Perda No. 11 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran;\r\n6. Perda No. 12 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel, \r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Pada saat perda ini berlaku, Pajak yang masih terutang berdasarkan Perda mengenai berbagai jenis Pajak Daerah, sepanjang tidak bertentangan peraturan ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak saat terutang.\r\nKetentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013. \n 35 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2002 Nomor 07)\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan/Tontonan (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2002 Nomor 08)\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 09 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2002 Nomor 09)\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2002 Nomor 10)\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2002 Nomor 11)\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2002 Nomor 12)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak daerah di Kabupaten Merangin sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Jenis pajak yang diatur meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Setiap jenis pajak memiliki ketentuan spesifik mengenai objek, subjek, dasar pengenaan, dan tarif pajak. Misalnya, Pajak Hotel dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, dengan tarif 10%. Pajak Restoran dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, juga dengan tarif 10%. Pajak Hiburan memiliki tarif yang bervariasi tergantung jenis hiburannya, mulai dari 10% hingga 35% (bahkan hingga 50% untuk jenis hiburan tertentu). Pajak Reklame dikenakan atas penyelenggaraan reklame dengan tarif 25%, sementara Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas penggunaan tenaga listrik dengan tarif 10% (dengan pengecualian untuk industri tertentu).

Peraturan ini juga mengatur tata cara pemungutan pajak, termasuk mekanisme pembayaran, pelaporan, dan penagihan. Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Bupati dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) jika terdapat kekurangan pembayaran atau ketidakpatuhan Wajib Pajak. Selain itu, diatur pula mengenai keberatan dan banding atas ketetapan pajak, serta ketentuan mengenai pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.

","transitional_provisions","1. Pada saat peraturan daerah ini berlaku, Pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai berbagai jenis Pajak Daerah, sepanjang tidak bertentangan peraturan ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SSTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Derah dapat dipidana sehingga dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Merangin No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/292961/perda-kab-merangin-no-1-tahun-2024","198b1b8f-f2af-48b1-9c01-f85a89a9a8da","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF MERANGIN REGENCY

REGIONAL REGULATION OF MERANGIN REGENCY
NUMBER 09 YEAR 2011

CONCERNING

REGIONAL TAXES

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b075673a-4dcc-45b2-9ef7-942074153000","actionData","errors"]