[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b05c3abf-6240-404f-b665-9a0ee67818a4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023","number","26","year","2023","published_date","2023-05-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengelolaan - Hasil Sedimentasi - Laut
2023
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 26, LN.2023/No.66, TLN No.6875, jdih.setneg.go.id: 21 hlm.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut
ABSTRAK:	\n \n Untuk meningkatkan kesehatan laut, diperlukan pengendalian proses-proses alami yang mengganggu pengelolaan sumber daya kelautan melalui pengaturan pengelolaan hasil sedimentasi di laut. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2014. \n PP ini mengatur mengenai pengelolaan hasil sedimentasi di laut yang dilakukan untuk: 1) menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut; dan 2) mengoptimalkan Hasil Sedimentasi di Laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut. Pengelolaan Hasil Sedimentasi di laut meliputi tahap perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2023. \n Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 30 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 21, penjelasan hlm 22 sd 30) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mengelola hasil sedimentasi di laut guna melindungi dan melestarikan ekosistem pesisir dan laut. Pengelolaan ini mencakup perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan sedimentasi. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sedimentasi tidak mengganggu daya dukung ekosistem dan kesehatan laut. Pengelolaan dilakukan dengan mempertimbangkan lokasi dan volume sedimen, serta menggunakan teknik yang ramah lingkungan. Pelaku usaha yang terlibat dalam pembersihan dan pemanfaatan sedimentasi harus memiliki izin dan memenuhi persyaratan tertentu, termasuk pelaporan dan pembayaran PNBP. Pemanfaatan hasil sedimentasi dapat digunakan untuk reklamasi, pembangunan infrastruktur, dan ekspor, dengan prioritas memenuhi kebutuhan dalam negeri.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","

1. Pelanggaran terhadap kewajiban dalam peraturan ini dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin, penghentian kegiatan, atau denda administratif.

","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","KEPPRES No. 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/56655/keppres-no-33-tahun-2002","79bbe366-6dcf-47d8-8503-209b0221635d","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 26 OF 2023
REGARDING
MANAGEMENT OF SEDIMENTATION PRODUCTS IN THE SEA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the Government is responsible for protecting and preserving the marine environment as referred to in Article 56 of Law Number 32 of 2014 concerning Maritime Affairs;
that the protection and preservation of the marine environment is carried out to support the maintenance of the carrying capacity of coastal and marine ecosystems, thereby improving marine health;
that in order to improve marine health, it is necessary to control natural processes that interfere with the management of marine resources through the regulation of the management of sedimentation products in the sea;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b05c3abf-6240-404f-b665-9a0ee67818a4","actionData","errors"]