[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b05611bc-a51d-478e-8f06-a6d61faa5077","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-01-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"3509adf3-7a0e-41dc-8c07-c2125f3f60c4","Usaha Milik Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya","place_of_enactment","Singaparna","theme","Badan Usaha Milik Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BADAN - USAHA - MILIK - DESA
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD Kab Tasikmalaya Tahun 2024 No 2
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:	\n \n Bahwa pengembangan Badan Usaha Milik Desa juga harus memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dan perlu adanya penegasan dan dorongan dari Pemerintah Daerah untuk mengembangkan potensi-potensi ekonomi di Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tabun 2021 perlu dilakukan penyesuaian, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2021. \n Peraturan ini mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa yang meliputi Ketentuan Umum, Jenis, Tujuan, Prinsip, Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Organisasi dan Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama, Rencana Program Kerja, Modal Serta Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama, Pendaftaran dan Pendataan BUM Desa/BUM Desa Bersama, Pembinaan dan Pengembangan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2024. \n 26 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 6).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Latar belakangnya adalah perlunya penyesuaian terhadap peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2016, yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. *Jenis, Tujuan, dan Prinsip BUM Desa*: BUM Desa terdiri dari BUM Desa dan BUM Desa Bersama, yang bertujuan untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi, pelayanan umum, memperoleh keuntungan, memanfaatkan aset desa, mengembangkan ekosistem ekonomi digital, mengembangkan SDM, menampung seluruh kegiatan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Pengelolaannya berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip profesional, terbuka, partisipatif, prioritas sumber daya lokal, dan berkelanjutan.\n2. *Pendirian BUM Desa*: BUM Desa didirikan oleh satu desa berdasarkan Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa, sementara BUM Desa Bersama didirikan oleh dua desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa. Pendirian didasarkan pada kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.\n3. *Organisasi dan Pegawai BUM Desa*: Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari Pemerintah Desa, terdiri dari Musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Pegawai BUM Desa merupakan pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja.\n4. *Modal dan Aset BUM Desa*: Modal BUM Desa terdiri dari penyertaan modal desa, penyertaan modal masyarakat desa, dan bagian dari laba usaha. Aset BUM Desa bersumber dari penyertaan modal, bantuan tidak mengikat, hasil usaha, pinjaman, dan sumber lain yang sah.\n\nPeraturan ini juga mengatur mengenai rencana program kerja, pendaftaran dan pendataan BUM Desa, pembinaan dan pengembangan, serta kerja sama dengan pihak lain.","transitional_provisions","1. Periodesasi jabatan pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhimya periodesasi masa jabatan dimaksud.\n2. BUM Desa/BUM Desa bersama dapat membentuk forum BUM Desa/BUM Desa bersama.","sanctions","(-)","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kab. Tasikmalaya No. 6 Tahun 2016 tentang PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/63566/perda-kab-tasikmalaya-no-6-tahun-2016","a0f1ef60-eb01-40b8-bdd9-4228c9fb7dc9","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TASIKMALAYA
THE PROVINCE OF WEST JAVA
REGIONAL REGULATION OF TASIKMALAYA REGENCY
NUMBER 2 OF 2024
on
VILLAGE-OWNED ENTERPRISES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TASIKMALAYA,

Considering :

that the Village is a legal community unit that shall have territorial boundaries with the authority to regulate and manage governmental affairs, the interests of the local community based on community initiatives, ancestral rights, and/or traditional rights that are recognized and respected in the governmental system of the Unitary State of the Republic of Indonesia, so that the development of Village-Owned Enterprises must also pay attention to authorities based on ancestral rights and local village-scale authorities, as well as mainstreaming peace and social justice through the prevention of social and environmental impacts that harm some and/or all of the Village;
that the Village is a territory that stands

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b05611bc-a51d-478e-8f06-a6d61faa5077","actionData","errors"]