[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b02fdd0c-4d0e-41ec-ac0f-1ff8bf4334bb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2024","number","48","year","2024","published_date","2024-12-30","effective_date","2024-12-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBIAYAAN-MODALVENTURA-LEMBAGAJASAKEUANGAN
2024
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 48, BN.2024 (61)/104 hlm
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (2),\r\nPasal 269, dan Pasal 270 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4\r\nTahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor\r\nKeuangan serta untuk mendukung perkembangan industri\r\ndan kebutuhan hukum pengaturan tata kelola yang baik\r\nbagi sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal\r\nventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa\r\nkeuangan lainnya sebagaimana telah diatur dalam\r\nPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor\r\n30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang\r\nBaik bagi Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor\r\n29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan\r\nOtoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang\r\nTata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan\r\nPembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor\r\n36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang\r\nBaik bagi Perusahaan Modal Ventura, perlu menetapkan\r\nPeraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola yang\r\nBaik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura,\r\nLembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan\r\nLainnya;\r\n \n Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penerapan tata kelola yang baik, pemegang saham dan rapat umum pemegang saham, direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, komite, manajemen resiko, startegi antifraud, fungsi kepatuhan, fungsi audit internal, auditor eksternal, benturan kepentingan, kebijakan remunerasi, keterbukaan informasi, etika bisnis, kebijakan pembiayaan, penerapan keuangan berkelanjutan, rencana bisnis, pelaporan tata kelola yang baik, penyesuaian penerapan tata kelola, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas:\r\na. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor\r\n30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola\r\nPerusahaan yang Baik bagi Perusahaan\r\nPembiayaan\r\nb. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor\r\n36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola\r\nPerusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal\r\nVentura \n 104 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020. 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48 Tahun 2024 menetapkan standar tata kelola yang baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML). Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat daya saing, profesionalisme, dan kepatuhan industri PVML terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang akuntabel, transparan, bertanggung jawab, independen, dan wajar.

Secara substansial, peraturan ini mewajibkan PVML untuk menerapkan tata kelola pada seluruh jenjang organisasi. Kewajiban tersebut mencakup pelaksanaan tugas organ PVML (RUPS, Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah), penerapan manajemen risiko, strategi antifraud, fungsi kepatuhan, audit internal dan eksternal, serta penanganan benturan kepentingan. PVML juga diwajibkan memiliki standar operasional prosedur yang memadai dan melakukan evaluasi berkala atas penerapan tata kelola tersebut.

Selain itu, peraturan ini mengatur persyaratan ketat mengenai komposisi, kualifikasi, dan domisili anggota Direksi serta Dewan Komisaris, termasuk larangan rangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. PVML juga diwajibkan untuk menyusun kebijakan remunerasi yang memperhatikan kinerja dan kewajaran, serta melakukan keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan terkait aspek kepemilikan saham, hubungan afiliasi, dan kondisi material perusahaan.

","transitional_provisions","1. Ketentuan mengenai jumlah minimum anggota Direksi dan Dewan Komisaris bagi PVML yang telah memiliki izin usaha sebelum peraturan ini diundangkan diberikan masa transisi selama 2 (dua) hingga 3 (tiga) tahun tergantung pada jenis lembaga dan total aset. 2. Anggota Direksi/Dewan Komisaris yang menjabat sebelum peraturan ini diundangkan tetap dapat menyelesaikan masa jabatannya, namun tidak dapat melakukan perpanjangan jabatan jika tidak memenuhi kriteria baru. 3. Ketentuan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS diberikan masa transisi selama 3 (tiga) tahun. 4. Kewajiban pembentukan komite, satuan kerja kepatuhan, dan satuan kerja audit internal bagi PVML yang telah memiliki izin usaha diberikan masa transisi selama 2 (dua) hingga 3 (tiga) tahun. 5. Rencana pemenuhan dan sanksi administratif yang telah dikenakan berdasarkan peraturan sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, dan pelaporan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha, pembatasan kegiatan usaha tertentu, penurunan hasil penilaian tingkat risiko, pembatalan persetujuan, pemberhentian/penggantian Direksi, dan/atau denda administratif maksimal Rp50.000.000,00. 2. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tambahan berupa penurunan hasil penilaian tingkat kesehatan PVML, penilaian kembali pihak utama, dan pencatatan rekam jejak dalam sistem elektronik OJK.","revokes",[93,99],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/129849/peraturan-ojk-no-30pojk052014-tahun-2014","08b052c1-d71b-4373-92e2-362e49216966",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura","https://jdih.ojk.go.id/web/ViewPeraturan/Detail/7bbf0ccb-3e7e-284b-a10e-452426f6f493/00/00","efe4d238-c619-4025-a9ef-a028f752fdfc","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 48 OF 2024
ON
GOOD CORPORATE GOVERNANCE FOR FINANCING INSTITUTIONS, VENTURE CAPITAL COMPANIES, MICROFINANCE INSTITUTIONS, AND OTHER FINANCIAL SERVICES INSTITUTIONS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY,

Considering :

that to implement the provisions of Article 121 paragraph (2), Article 269, and Article 270 paragraph (3) of Law Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b02fdd0c-4d0e-41ec-ac0f-1ff8bf4334bb","actionData","errors"]