[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","af88e71c-a8d3-4049-8bd8-6b70e28d170d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penunjukan Dan Pengangkatan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Di Lingkungan Kementerian Perhubungan","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2018","number","98","year","2018","published_date","2018-10-05","effective_date","2018-10-22","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a751028a-c726-4c2e-8625-248c91551406","Pelimpahan Wewenang & Penugasan","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Penunjukan Dan Pengangkatan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Di Lingkungan Kementerian Perhubungan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 98, BN. 2018, No. 1458, jdih.kemenhub.go.id : 27 Hlm
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Tata Cara Penunjukan Dan Pengangkatan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2018. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2018 ini bertujuan untuk mengatur tata cara penunjukan dan pengangkatan Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt) di lingkungan Kementerian Perhubungan. Latar belakang peraturan ini adalah untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan, terutama ketika terdapat jabatan struktural yang belum terisi secara definitif. Peraturan ini memberikan pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam melaksanakan penunjukan dan pengangkatan Plh dan Plt, serta menetapkan persyaratan dan mekanisme yang harus dipenuhi oleh pegawai yang akan ditunjuk. Selain itu, peraturan ini juga mengatur wewenang, hak, dan kewajiban dari Plh dan Plt, serta ketentuan mengenai pemberhentian dan pengangkatan sebagai pejabat definitif.

","transitional_provisions","

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pegawai yang telah diangkat sebagai Plt dan Plh sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini tetap dapat menjalankan tugas sebagai Plt dan Plh, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
Pegawai yang ditunjuk dan diangkat sebagai Plh atau Plt tidak perlu dilantik dan tidak diambil sumpahnya.
Plh dan Plt bukan jabatan definitif, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang diperintahkan sebagai Plh atau Plt tidak diberikan tunjangan jabatan struktural.
Penunjukan dan pengangkatan sebagai Plh atau Plt tidak menyebabkan pejabat yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya.

","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","Permenhub No. 38 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Perhubungan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149459/permenhub-no-38-tahun-2020","9f618469-f64a-4f5d-9050-88913ea5c36c","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF TRANSPORTATION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PM 98 OF 2018
ABOUT
PROCEDURES FOR APPOINTMENT OF DAILY EXECUTORS
AND TASK EXECUTORS WITHIN THE MINISTRY OF TRANSPORTATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 34 paragraph (2) and paragraph (3) of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, it is necessary to regulate the procedures for appointment of Daily Executors and Task Executors within the Ministry of Transportation;
that to support the smooth implementation of duties, within the Ministry of Transportation, it is also necessary to have regulations governing cases where there are structural positions equivalent to high leadership positions/administrator positions/supervisor

","pdf_url","/proxy/pdf?id=af88e71c-a8d3-4049-8bd8-6b70e28d170d","actionData","errors"]