Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2020

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Juga dikenal sebagai: Permenhub 38/2020 · Permenhub No. 38 Tahun 2020 · Permenhub Nomor 38 Tahun 2020

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:15 Juni 2020Tanggal Penetapan:5 Juni 2020
Aparatur Sipil NegaraStandar & Pedoman Teknis

Informasi

TipePeraturan Menteri Perhubungan
TemaPerubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Perhubungan
LokasiKementerian Perhubungan
Tanggal Berlaku15 Juni 2020
Tanggal Penetapan05 Juni 2020
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mengubah

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini dibuat untuk menyesuaikan dengan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 mengenai kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian. Tujuannya adalah untuk memperbarui tata cara penunjukan dan pengangkatan pelaksana harian dan pelaksana tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Ketentuan Substansial

Peraturan ini mengatur perubahan definisi dan kewenangan pelaksana harian (Plh) dan pelaksana tugas (Plt) di lingkungan Kementerian Perhubungan. Plh dan Plt diberikan mandat untuk melaksanakan tugas jabatan struktural ketika pejabat definitif berhalangan sementara atau tetap. Peraturan ini juga mengatur kewenangan Plh dan Plt dalam aspek kepegawaian, termasuk penetapan surat kenaikan gaji, cuti, dan tugas rutin lainnya. Selain itu, peraturan ini menetapkan batas waktu penunjukan Plt selama tiga bulan yang dapat diperpanjang.

(-)

(-)