[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","af340e24-aa9f-44d7-a1f6-e81328c7ae84","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Gula Kristal Rafinasi secara Wajib","short_title","Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2025","number","2","year","2025","published_date","2025-01-17","effective_date","2025-07-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9e8afacd-d599-4d70-9cd5-3f8e4a78ff04","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perindustrian","short_name","Permenperin","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"4b11750a-72ea-4fcd-9013-e9bd2f02545f","Pembangunan Industri","tags",[],"location","Kementerian Perindustrian","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Gula Kristal Rafinasi secara Wajib","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SNI-GULAKRISTAL-perindustrian
2025
Peraturan Menteri Perindustrian NO. 2, BN.2025 (55)/71 hlm
Peraturan Menteri Perindustrian TENTANG Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Gula Kristal Rafinasi secara Wajib
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia,\r\nmenciptakan persaingan usaha yang sehat, serta meningkatkan daya\r\nsaing, efisiensi, dan kinerja industri gula Kristal rafinasi, telah ditetapkan\r\npemberlakuan standar nasional Indonesia untuk gula Kristal rafinasi\r\nsecara wajib;\r\nb. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor\r\n83/M-IND/PER/11/2008 karena sudah tidak sesuai dengan\r\nperkembangan standar nasional Indonesia gula Kristal rafinasi dan\r\nkebijakan di bidang standardisasi industri, maka perlu menetapkan\r\nPeraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar\r\nNasional Indonesia untuk Gula Kristal Rafinasi secara wajib.\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No 3 Tahun 2014 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu menetapkan PeraturanMenteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Gula Kristal Refinasi secara wajib. \n Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 20 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 61 Tahun 2024, PP No. 2 Tahun 2017,\r\nPP No. 34 Tahun 2018, PP No. 28 Tahun 2021, PP No. 46 Tahun 2023,\r\nPerpres No. 167 Tahun 2024, Permenperin No. 45 Tahun 2022,\r\nPermenperin No. 8 Tahun 2023. \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, lingkup pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara wajib, penilaian kesesuaian, tanggung jawab, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2025. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 83/M-IND/PER/11/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Rafinasi Secara Wajib \n 71 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 83/M-IND/PER/11/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Rafinasi secara Wajib.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) 3140.2:2018 secara wajib untuk Gula Kristal Rafinasi yang diproduksi di dalam negeri dan/atau diimpor, dengan nomor pos tarif/harmonized system (HS) Code Ex. 1701.99.10. Pemberlakuan SNI bertujuan untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta meningkatkan daya saing industri. Pengecualian berlaku untuk Gula Kristal Rafinasi yang sifat teknisnya berbeda, digunakan sebagai contoh uji untuk memperoleh Sertifikat SNI, atau untuk riset dan pengembangan (maksimal 6 kg). Pelaku usaha yang memproduksi, mengimpor, atau mengedarkan Gula Kristal Rafinasi wajib memenuhi ketentuan SNI, dengan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk pencabutan Sertifikat SNI dan/atau SPPT SNI jika ada pelanggaran pidana. Pemenuhan SNI dilakukan melalui penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5, meliputi audit proses produksi dan sistem manajemen mutu (ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan), serta pengujian mutu. Sertifikat SNI hanya dapat dimiliki oleh Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri untuk setiap lokasi produksi, berlaku selama 5 tahun. Perusahaan Industri harus memiliki perizinan, merek, fasilitas produksi dan peralatan uji yang memadai, menerapkan sistem manajemen mutu, dan memiliki akun SIINas. Produsen di Luar Negeri harus memiliki merek, fasilitas produksi, peralatan uji, menerapkan sistem manajemen mutu, dan memiliki Perwakilan Resmi yang memenuhi persyaratan tertentu.","transitional_provisions","1. Sertifikat produk penggunaan tanda SNI Gula Kristal Rafinasi yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 83/M-IND/PER/11/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Rafinasi Secara Wajib dan masih berlaku, dinyatakan berlaku sebagai Sertifikat SNI dan SPPT SNI.\n2. Sertifikat produk penggunaan tanda SNI Gula Kristal Rafinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.\n3. Gula Kristal Rafinasi yang telah dibubuhi tanda SNI berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 83/M-IND/PER/11/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Rafinasi Secara Wajib dikecualikan dari kewajiban dibubuhi tanda elektronik.\n4. Gula Kristal Rafinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dapat beredar hingga pengguna akhir dengan ketentuan:\na. telah diproduksi sebelum Peraturan Menteri ini berlaku sampai dengan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku untuk hasil produksi dalam negeri; atau\nb. telah menyelesaikan kewajiban pabean sebelum Peraturan Menteri berlaku sampai dengan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku untuk hasil impor.\n5. Penggunaan label berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 83/M-IND/PER/11/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Rafinasi Secara Wajib dinyatakan masih tetap berlaku paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.\n6. Pelaku Usaha yang telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat produk penggunaan tanda SNI sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan masih dalam proses penilaian kesesuaian, harus menyesuaikan dengan proses penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.","sanctions","1. Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Dalam hal pengenaan sanksi berupa sanksi pidana, pengenaan sanksi pidana disertai dengan pencabutan Sertifikat SNI dan/atau SPPT SNI.\n3. LSPro yang tidak melakukan Surveilen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[93,98],{"_94":95,"_96":97},"text","Permenperin No. 83/M-IND/PER/11/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Rafinasi Secara Wajib.","link","",{"_94":99,"_96":100,"_36":101},"Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 83/M-IND/PER/11/2008 Tahun 2008","https://peraturan.go.id/id/permenperin-no-83-m-ind-per-11-2008-tahun-2008","775c00bb-174f-46b5-97b2-cc53d61cd22a","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[112],{"_94":113,"_96":114,"_36":115},"Permenperin No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Gula Kristal Rafinasi Secara Wajib","https://peraturan.bpk.go.id/Details/348183/permenperin-no-4-tahun-2026","6ba59e52-9f64-4ae7-9924-97c5f23b943c","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2025
on
MANDATORY ENFORCEMENT OF INDONESIAN NATIONAL STANDARD
FOR REFINED CRYSTAL SUGAR

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering :

that to guarantee the safety, health, and security of humans, create healthy business competition, and improve competitiveness, efficiency, and performance of the refined crystal sugar industry, the mandatory enforcement of the Indonesian national standard for refined crystal sugar has been established;
that Regulation of the Minister of Industry Number 83/M-IND/PER/11/2008 concerning Mandatory Enforcement of the Indonesian National Standard (SNI) for Refined Crystal Sugar is no longer in accordance with the development of the Indonesian national standard for refined

","pdf_url","/proxy/pdf?id=af340e24-aa9f-44d7-a1f6-e81328c7ae84","actionData","errors"]