Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2021

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pencegahan korupsi dan mencegah suap dengan menerapkan mekanisme pengendalian gratifikasi yang efektif, efisien, dan transparan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kebijakan ini mengatur pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di berbagai tingkat organisasi untuk mengelola laporan gratifikasi. Pegawai dan Penyelenggara Negara diwajibkan melaporkan gratifikasi yang diterima atau ditolak, dengan ketentuan pelaporan yang jelas dan terstruktur. Peraturan ini juga menetapkan prinsip-prinsip pengendalian gratifikasi seperti transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Selain itu, peraturan ini mengatur program pengendalian gratifikasi yang mencakup penyusunan regulasi, pelaporan, pengalokasian anggaran, dan sosialisasi.

1. Laporan Gratifikasi yang diterima atau masih dalam proses penanganan laporan di UPG Kementerian sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

(-)