[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","af21547f-d48b-486f-87c8-fe8ce8a5d9d0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2021","number","12","year","2021","published_date","2021-04-16","effective_date","2021-05-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"64f7f366-fc1e-4ae9-b663-3bdefcd7b9e9","Pencegahan Gratifikasi",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2021
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 12, BN 2021/ NO 479 ; PERATURAN.GO.ID; 28 HLM
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk meningkatkan upaya pencegahan tindak \r\npidana korupsi serta mencegah terjadinya praktek suap, \r\nperlu menerapkan mekanisme pengendalian gratifikasi \r\nyang efektif dan efisien serta transparan di lingkungan \r\nKementerian Kelautan dan Perikanan;\r\nb. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor \r\n44/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Teknis \r\nPengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian \r\nKelautan dan Perikanan, perlu disesuaikan dengan \r\nperkembangan dan kebutuhan organisasi di lingkungan \r\nKementerian Kelautan dan Perikanan serta ketentuan \r\nperaturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan \r\nPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang \r\nPengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian \r\nKelautan dan Perikanan;\r\n \n 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang \r\nPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) \r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang\r\nNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang\u0002Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan \r\nTindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4150);\r\n3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi \r\nPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) \r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan \r\nUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang \r\nPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun \r\n2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana \r\nKorupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 6409);\r\n4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang \r\nKementerian Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4916);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang \r\nDisiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5135);\r\n6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang \r\nKementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana \r\ntelah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun \r\n2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor \r\n63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2017 Nomor 5);\r\n7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun \r\n2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);\r\n8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor \r\n48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja \r\nKementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114); \n mengatur tentang:\r\nketentuan umum\r\ntujuan peraturan menteri tentang pengendalian gratifikasi\r\nprinsip pengendalian gratifikasi\r\nProgram pengendalian gratifikasi\r\nbentuk gratifikasi yang diterima oleh pegawai atau penyelenggara negara\r\nUnit pengendalian gratifikasi\r\nPelaporan gratifikasi\r\npemantauan dan evaluasi\r\nperan serta\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2021. \n Mencabut Peraturan \r\nMenteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN\u0002KP/2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di \r\nLingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1487) \n 28 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pencegahan korupsi dan mencegah suap dengan menerapkan mekanisme pengendalian gratifikasi yang efektif, efisien, dan transparan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kebijakan ini mengatur pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di berbagai tingkat organisasi untuk mengelola laporan gratifikasi. Pegawai dan Penyelenggara Negara diwajibkan melaporkan gratifikasi yang diterima atau ditolak, dengan ketentuan pelaporan yang jelas dan terstruktur. Peraturan ini juga menetapkan prinsip-prinsip pengendalian gratifikasi seperti transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Selain itu, peraturan ini mengatur program pengendalian gratifikasi yang mencakup penyusunan regulasi, pelaporan, pengalokasian anggaran, dan sosialisasi.","transitional_provisions","1. Laporan Gratifikasi yang diterima atau masih dalam proses penanganan laporan di UPG Kementerian sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.","sanctions","(-)","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Permen KKP No. 44/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/158900/permen-kkp-no-44permen-kp2017-tahun-2017","88f84258-e11d-4250-aeb9-6bcc34670dfe","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 12 OF 2021
CONCERNING
GRATIFICATION CONTROL WITHIN THE MINISTRY OF MARINE AFFAIRS
AND FISHERIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to improve efforts to prevent criminal acts of corruption and prevent bribery practices, it is necessary to implement an effective and efficient as well as transparent gratification control mechanism within the Ministry of Marine Affairs and Fisheries;
that Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 44/PERMEN-KP/2017 concerning Technical Guidelines for Gratification Control within the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, needs to be adjusted to the developments and needs of the organization within the Ministry of Marine Affairs and Fisheries

","pdf_url","/proxy/pdf?id=af21547f-d48b-486f-87c8-fe8ce8a5d9d0","actionData","errors"]