[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aea7dfb7-5816-43a1-9611-38f90e4ebddb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022","short_title","Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2021","number","1","year","2021","published_date","2021-03-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya","place_of_enactment","Blang Pidie","theme","Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2021
Qanun NO. 1, BD. 2021/No. 1
Qanun TENTANG Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 yang mengamanatkan Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten yang telah dievaluasi oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati/Wakil Bupati dilantik;\r\n\r\nbahwa sehubungan penyesuaian tujuan yang digariskan dalam Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Barat Daya 2005-2025 dengan kebutuhan daerah. dipandang perlu dilakukan perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022:\r\n\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022. \n Dasar hukum Qanun ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016. \n Qanun ini terdiri atas 2 pasal, yaitu Pasal I dan Pasal II. \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2021. \n Qanun ini mengubah Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022. \n 5 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program e-Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya diterbitkan dengan maksud untuk mewujudkan penilaian kinerja PNS yang berkeadilan, terukur, dan berorientasi pada pencapaian target kinerja, serta pemberian tambahan penghasilan yang sesuai.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Peserta Program e-Kinerja: Seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten, kecuali fungsional guru, tata usaha sekolah, pengawas sekolah dan penilik sekolah; PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat; PNS yang dipekerjakan di luar instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya; dan PNS yang melaksanakan tugas belajar.
Kewajiban Input Kinerja: Seluruh PNS wajib menginput kinerja dalam program e-Kinerja, kecuali Sekretaris Daerah Kabupaten, Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten, dan Kepala Perangkat Daerah.
Penilaian Kinerja: Dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja individu dan unit organisasi dengan memperhatikan target, capaian, dan hasil kinerja. Persentase penilaian meliputi aktivitas pribadi, aktivitas bawahan, dan realisasi anggaran.
Mekanisme Penilaian: Meliputi tugas peserta program e-Kinerja, manajemen waktu pengisian dan validasi aktivitas, pembentukan Tim Evaluasi, penilaian kinerja PNS yang pindah jabatan, serta penonaktifan dan penutupan akun e-Kinerja.
Tambahan Penghasilan: Diberikan berdasarkan kelas jabatan, nilai jabatan, dan harga jabatan, serta dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pelanggaran disiplin, pelanggaran hukum, capaian kinerja aktivitas pribadi, realisasi anggaran, capaian realisasi PAD, dan penilaian aktivitas bawahan.
Keberatan: PNS dapat mengajukan keberatan atas hasil penilaian kinerja jika aktivitas kinerja tidak divalidasi atau ada perlakuan diskriminatif.

","transitional_provisions","1. Program e-Kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dilaksanakan terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","QANUN Kab. Aceh Barat Daya No. 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/94330/qanun-kab-aceh-barat-daya-no-3-tahun-2018","2fe084af-5b42-43df-995c-4a5318a3b44d","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTHWEST ACEH
ACEH PROVINCE

REGULATION OF REGENT OF SOUTHWEST ACEH
NUMBER 1 OF 2021
ABOUT
E-PERFORMANCE PROGRAM WITHIN THE GOVERNMENT
OF SOUTHWEST ACEH REGENCY

BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD

REGENT OF SOUTHWEST ACEH,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to assess performance and provide additional income for civil servants within the Government of Southwest Aceh Regency fairly, measurably, and oriented towards achieving performance targets, it is deemed necessary to regulate the performance appraisal system;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Regent of Southwest Aceh about the Regulation of the Regent of Southwest Aceh concerning the e-Performance Program within the Government of Southwest Aceh Regency;

In view of:

Law Number 4 of 2002 concerning the Establishment

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aea7dfb7-5816-43a1-9611-38f90e4ebddb","actionData","errors"]