[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ae792133-4bd1-4460-a4d7-fd2e8bb16097","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2017","number","3","year","2017","published_date","2017-01-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Otoritas Veteriner","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 3, LN. 2017 No. 20, TLN No. 6019, LL SETNEG : 49 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Otoritas Veteriner
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2017. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68E dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mengatur kelembagaan Otoritas Veteriner yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di Indonesia. Otoritas Veteriner memiliki tugas menyusun rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan, serta berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan. Peraturan ini juga mengatur pembagian kewenangan antara Otoritas Veteriner nasional, kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota. Selain itu, peraturan ini menetapkan fungsi Otoritas Veteriner, termasuk pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian penyakit hewan, dan pengawasan kesejahteraan hewan. Peraturan ini juga mengatur tentang Sistem Kesehatan Hewan Nasional (Siskeswanas) yang melibatkan berbagai subsistem seperti kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan karantina hewan.

","transitional_provisions","

1. Dalam hal di suatu wilayah kabupaten/kota belum terdapat Dokter Hewan yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil untuk ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan:
- 1. Dokter Hewan yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil sebagai Dokter Hewan Berwenang untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau
- 2. Dokter Hewan Berwenang dari dan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah lain yang berdekatan atau instansi pemerintah pusat lainnya.
2. Apabila wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan daerah otonom baru, jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak dilantiknya kepala daerah untuk yang pertama kali.

","sanctions","

1. Setiap Orang yang melakukan pelayanan jasa laboratorium yang tidak memiliki izin usaha dari bupati/wali kota dikenai sanksi administratif.
2. Setiap Orang yang melakukan usaha ambulatori, klinik Hewan, pusat Kesehatan Hewan, rumah sakit Hewan, atau rumah potong Hewan yang tidak memiliki izin usaha dari bupati/wali kota dikenai sanksi administratif.
3. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau penutupan pelayanan.
4. Dokter Hewan spesialis yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau etika profesi diberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin praktik.
5. Penanggung jawab usaha jasa laboratorium yang tidak melaporkan ditemukannya indikasi wabah kepada pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota diberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.
6. Petugas Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang tidak melaporkan hasil diagnosis Penyakit Hewan Menular Strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik kepada pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota dapat dikenai sanksi administratif berupa sanksi kepegawaian dan pencabutan keputusan mengenai penugasan pelayanan Jasa Medik Veteriner bagi petugas yang merupakan Tenaga Kesehatan Hewan atau pencabutan izin praktik bagi petugas yang bukan merupakan Tenaga Kesehatan Hewan.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[105],{"_106":107,"_108":109,"_36":110},"text","PP No. 34 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/297167/pp-no-34-tahun-2024","e238b9a7-34f4-48c9-81eb-9e68894dd94a","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 2017
CONCERNING
VETERINARY AUTHORITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 68E and Article 75 of Law Number 18 of 2009 concerning Livestock Farming and Animal Health as amended by Law Number 41 of 2014 concerning Amendments to Law Number 18 of 2009 concerning Livestock Farming and Animal Health, it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning Veterinary Authority. \n \n
In view of:	\n \n Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia; \n Law Number 18 of 2009 concerning Livestock Farming and Animal Health (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 84, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5015) as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ae792133-4bd1-4460-a4d7-fd2e8bb16097","actionData","errors"]