[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ae4d6f98-effe-4d9d-b4a5-20347e8a8b6e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2022","number","12","year","2022","published_date","2022-02-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Forum - Koordinasi - Pimpinan di Daerah - FORKOPIMDA
2022
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 12, LN.2022/No.54, TLN No.6770, jdih.setneg.go.id : 17 hlm.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta membangun sinergitas hubungan antarunsur pimpinan di daerah guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian permasalahan di daerah, perlu adanya forum koordinasi pimpinan di daerah. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014. \n PP ini mengatur mengenai keanggotaan, tugas, hubungan kerja, dan pelaporan serta pendanaan Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan Forkopimcam. Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di daerah. Unsur Forkopimda terdiri atas Kepala Daerah, Ketua DPRD, Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan, dan komandan TNI sesuai tingkatan di daerah. Hubungan kerja Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan Forkopimcam bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinergitas pelaksanaan tugas masing-masing. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2022. \n PP ini mencabut Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 28 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2018. \n Pendanaan Forkopimda provinsi bersumber dari APBD provinsi, pendanaan Forkopimda kabupaten/kota bersumber dari APBD kabupaten/kota, sedangkan Forkopimcam pendanaan bersumber dari APBD kabupaten/kota. \n Penjelasan: 9 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 ini dibentuk untuk mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta membangun sinergi antar unsur pimpinan di daerah. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam) dibentuk untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di daerah dan kecamatan. Forkopimda terdiri dari Forkopimda provinsi, kabupaten/kota, dan Forkopimcam. Forkopimda provinsi diketuai oleh gubernur, Forkopimda kabupaten/kota diketuai oleh bupati/wali kota, dan Forkopimcam diketuai oleh camat. Anggota Forkopimda mencakup ketua DPRD, kepala kepolisian, kepala kejaksaan, dan komandan militer setempat. Forkopimda bertugas untuk koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan, persatuan bangsa, kerukunan antar suku, penanganan konflik sosial, dan pengembangan kehidupan demokrasi. Forkopimda juga bertanggung jawab untuk mengambil tindakan dalam keadaan mendesak dan menjaga stabilitas sosial politik di daerah.

","transitional_provisions","1. Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan Forkopimcam yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan Forkopimcam berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.\n2. Keanggotaan Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PP No. 17 Tahun 2018 tentang KecamatanPP ini mencabut Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 28 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2018.","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/77921/pp-no-17-tahun-2018","29e9eb01-f42d-48e0-ae82-6856fc832dec","revoked_by",[],"partially_revokes",[105],{"_96":106,"_98":99,"_36":100},"Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018","partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 12 OF 2022
CONCERNING
LEADERSHIP COORDINATION FORUM IN THE REGIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to support the effectiveness and efficiency of governance in the regions and to build synergy between elements of leadership in the regions to support the implementation of policies and the resolution of problems in the regions, it is necessary to form a leadership coordination forum in the regions;
that based on the considerations as referred to in letter a and to implement the provisions of Article 26 paragraph (6) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, it is necessary to stipulate a Government Regulation regarding the Leadership Coordination Forum in the Regions.

In view of:

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 23 of 2014

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ae4d6f98-effe-4d9d-b4a5-20347e8a8b6e","actionData","errors"]