[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ae270690-9404-44bd-833b-5633e5c582b5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalulintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1990","number","22","year","1990","published_date","1990-06-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalulintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1990
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 22, LN. 1990, LL Setkab : 14 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalulintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 1990. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan Kepada Daerah Tingkat Ke I (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1557)\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 ini bertujuan untuk menata kembali penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang lebih nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. Penyerahan ini meliputi berbagai aspek seperti penetapan kecepatan maksimum, pengelolaan rambu lalu lintas, penetapan tarif angkutan, dan pemberian izin operasi angkutan jalan. Daerah Tingkat I dan II diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan tetap berada di bawah pembinaan dan pengawasan teknis dari Menteri terkait. Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di daerah juga diatur untuk mendukung pelaksanaan urusan ini.

","transitional_provisions","1. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap melaksanakan tugasnya sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah sampai dibentuknya Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.\n2. Bagi Daerah yang belum menerima penyerahan urusan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, pelaksanaan urusan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh instansi vertikal Departemen Perhubungan.\n3. Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","(-)","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PP No. 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu-Lintas Jalan Kepada Daerah Tingkat Ke-I","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/76256/pp-no-16-tahun-1958","ebb0b82a-5aaf-4fe2-853e-55468cf6b5de","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 22 OF 1990
CONCERNING
THE DEVOLUTION OF A PORTION OF GOVERNMENT AFFAIRS IN THE FIELD OF TRAFFIC AND
ROAD TRANSPORT TO LEVEL I REGIONS AND LEVEL II REGIONS

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in the context of implementing real, dynamic and responsible autonomy, it is necessary to reorganize the devolution of a portion of traffic and road transport affairs to Level I Regions and Level II Regions;
that the devolution of traffic and road transport affairs to Level I Regions according to Government Regulation Number 16 of 1958 which is based on the Wegverkeersordonnantie as amended and supplemented lastly by Law Number 7 of 1951 is no longer in accordance with the development of circumstances in the field of traffic and road transport;
that in accordance

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ae270690-9404-44bd-833b-5633e5c582b5","actionData","errors"]