[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ad8a8cf8-59d6-485d-8d65-a98c3a7f3826","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2019","number","2","year","2019","published_date","2019-03-22","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lamandau","place_of_enactment","Nanga Bulik","theme","Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2019/182
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan\r\n
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan\r\nmerupakan jenis Pajak Daerah yang menjadi salah satu\r\nsumber Pendapatan Daerah yang digunakan untuk\r\nmembiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan\r\ndaerah. Kebijakan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan\r\nPerkotaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan\r\npelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah yang\r\nberdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan\r\ndengan memperhatikan potensi daerah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik\r\nIndonesiaTahun 1945; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07 /2010; \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM; BAB II \r\nNAMA, OBJEK DAN SUBJEK; BAB Ill \r\nDASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK; BABIV \r\nWILAYAH PEMUNGUTAN ; BABV \r\nTAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG; BAB VI \r\nPENDATAAN; BAB VII \r\nPENETAPAN; BAB VIII \r\nTATACARAPEMBAYARANDANPENAGIHAN; BABIX \r\nKEDALUWARSA PENAGIHAN ; BABX \r\nKEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN; BAB XI\r\nPEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN \r\nDAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGANSANKSI ADMINISTRASI; BAB XII\r\nPENGEMBALIAN KELEBIBAN PEMBAYARAN PAJAK ; BAB XIII\r\nPEMERIKSAAN ; BAB XIV \r\nKETENTUAN KHUSUS; BAB XV\r\nKETENTUAN PIDANA; BABXVI\r\nKETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2019. \n Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau\r\nNomor 2 Tahun 2019\r\n \n 22 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lamandau. Latar belakangnya adalah PBB-P2 sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan, serta perlunya penyesuaian peraturan terkait dengan perubahan struktur perangkat daerah. Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah.

Ketentuan substansial meliputi:

Objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak atas bumi dan/atau bangunan.
Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan setiap 3 tahun sekali, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun.
Tarif pajak ditetapkan sebesar 0,1%.
NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- untuk setiap Wajib Pajak.
Tata cara pembayaran dan penagihan pajak diatur, termasuk penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika terjadi keterlambatan pembayaran.

Peraturan ini juga mengatur wilayah pemungutan, tahun pajak, saat pajak terutang, pendataan, penetapan, kedaluwarsa penagihan, keberatan, banding, gugatan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pemeriksaan, dan ketentuan khusus terkait PBB-P2.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pejabat atau tenaga ahli yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal yang diketahui dalam jabatannya dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000,-.\n2. Pejabat atau tenaga ahli yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat untuk merahasiakan dipidana kurungan paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,-.\n3. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.","revokes",[],"revoked_by",[94,99],{"_95":96,"_97":98,"_36":-5},"text","PERDA Kab. Lamandau No. 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/296263/perda-kab-lamandau-no-01-tahun-2024",{"_95":100,"_97":101,"_36":102},"Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/296263/perda-kab-lamandau-no-1-tahun-2024","b2dca5c2-8168-4c91-a761-a7f7dbd81736","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LAMANDAU
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF LAMANDAU REGENCY
NUMBER 02 OF 2019
ABOUT
RURAL AND URBAN LAND AND BUILDING TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LAMANDAU,

\n\n \n \n

Considering:

that the Rural and Urban Land and Building Tax is a type of Regional Tax which is one of the sources of Regional Revenue used to finance the implementation of regional government and development;
that the Rural and Urban Land and Building Tax policy is implemented in order to improve services to the community and regional independence based on the principles of democracy, equality and justice by taking into account the potential of the region;
that with the enactment of Regional Regulation of Lamandau Regency Number 11 of 2016 concerning the Formation and Structure of Regional Apparatus and Regent Regulation of Lamandau Number 57 of 2016 concerning the Position,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ad8a8cf8-59d6-485d-8d65-a98c3a7f3826","actionData","errors"]