[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ad77f1fe-3409-4259-8027-50ec10dc73a0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.05/2017","number","99/PMK.05/2017","year","2017","published_date","2017-07-18","effective_date","2017-07-19","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"193753c5-a731-40ce-a1e2-9283553b49dd","Utang, Piutang & Hibah Negara","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Administrasi Pengelolaan Hibah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 99/PMK.05/2017, BN.2017/NO.990, jdih.kemenkeu.go.id : 48 hlm.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Administrasi Pengelolaan Hibah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2017. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang administrasi pengelolaan hibah. Latar belakangnya adalah untuk menyempurnakan proses penatausahaan dan pengurusan hibah sesuai dengan perkembangan. Tujuannya adalah untuk mengatur kembali ketentuan mengenai administrasi pengelolaan hibah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Kriteria, klasifikasi, penggunaan, dan penarikan hibah.\n2. Konsultasi rencana penerimaan hibah.\n3. Perjanjian hibah.\n4. Tata cara pengesahan hibah.\n\nPeraturan ini juga mengatur tentang penggunaan hibah untuk mendukung program pembangunan nasional dan/atau mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan. Hibah diklasifikasikan menurut bentuk (uang, barang/jasa, surat berharga), jenis (direncanakan, langsung), dan sumbernya (dalam negeri, luar negeri). Penarikan hibah dapat dilakukan melalui atau tidak melalui Kuasa BUN. Setiap hibah langsung yang akan diterima oleh K/L atau satuan kerja harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan c.q. DJPPR atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Hibah harus dituangkan dalam perjanjian hibah yang paling sedikit memuat identitas pemberi dan penerima hibah, tanggal perjanjian, jumlah hibah, peruntukan hibah, serta ketentuan dan persyaratan. Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dilaksanakan melalui pengesahan oleh BUN/Kuasa BUN.","transitional_provisions","1. Semua Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang telah diterima serta telah disahkan oleh DJPPR sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dianggap sah berdasarkan Peraturan Menteri ini.\n2. Pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pencatatan oleh KPPN dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.","sanctions","1. Apabila K/L tidak melaporkan Hibah yang diterimanya kepada Menteri Keuangan sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, K/L tersebut dikenakan sanksi tidak diperkenankan menerima Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN pada tahun-tahun anggaran berikutnya.\n2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila K/L telah melakukan perbaikan pengelolaan Hibah yang dibuktikan dengan telah diselesaikannya rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana tertuang dalam laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.","revokes",[93,99],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PMK No. 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/127185/pmk-no-191pmk052011","3eebf418-f969-4f23-b2b3-81c836a7e53c",{"_94":100,"_96":97,"_36":98},"PMK No. 191/PMK.05/2011","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 99/PMK.05/2017
CONCERNING
ADMINISTRATION OF GRANT MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to implement the provisions of Article 74 of
Government Regulation Number 10 of 2011 concerning
Procedures for Procurement of Foreign Loans and
Grant Receipts, the Minister of Finance has stipulated
Regulation of the Minister of Finance Number 191/PMK.05/2011
concerning the Grant Management Mechanism;
that in order to improve the administration process
and management of Grants in accordance with developments,
it is necessary to re-regulate the provisions regarding the administration
of grant management which was previously regulated in
Regulation of the Minister of Finance Number 191/PMK.05/2011
concerning the Grant Management Mechanism;
th

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ad77f1fe-3409-4259-8027-50ec10dc73a0","actionData","errors"]