[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ad649286-8c66-4036-b758-0a9f8fb09796","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 32 Tahun 2014","number","32","year","2014","published_date","2014-04-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"47c73148-49b1-46bd-b144-f7c7215255e5","Perasuransian","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 32, LN.2014/NO.81, LL SETKAB : 14 HLM.
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2014. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Presiden ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan mengatur pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah. Dana kapitasi merupakan pembayaran bulanan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta terdaftar. Pengelolaan dana ini melibatkan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah. Dana kapitasi digunakan untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional, dengan alokasi minimal 60% untuk jasa pelayanan kesehatan. Pengawasan dilakukan oleh Kepala SKPD Dinas Kesehatan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dana.","transitional_provisions","1. Dalam hal pendapatan dan belanja dana kapitasi belum dianggarkan dalam peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014 dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan perubahan.\n2. Perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.\n3. Dalam hal pemerintah daerah tidak melakukan perubahan atas peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014, pendapatan dan belanja dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2014.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[105],{"_106":107,"_108":109,"_36":110},"text","PERPRES No. 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/167783/perpres-no-46-tahun-2021","1dd46d6c-f2c3-461d-acc5-fd82780fdd1d","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 32 OF 2014
CONCERNING
MANAGEMENT AND UTILIZATION OF CAPITATION FUNDS
OF NATIONAL HEALTH INSURANCE AT HEALTH FACILITIES
PRIMARY LEVEL OWNED BY REGIONAL GOVERNMENTS

WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the quality of service
health in the implementation of National Health Insurance
National Social Security System Law Number 40 of
2004 concerning the National Social Security System and Law-
Law Number 24 of 2011 concerning the Agency
Social Security Administration, support funds are needed
for health service operations carried out
by Health Facilities;
that in order to orderly administer management
regional \nfinance related to capitation fund payments
by the Social Security Administering Body for Health
to Primary Health Facilities owned by
Regional Government

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ad649286-8c66-4036-b758-0a9f8fb09796","actionData","errors"]