[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ad62a1a1-4f29-4a35-abb5-c43ab66ec564","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2025","number","24","year","2025","published_date","2025-11-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengelolaan Rekening pada Bank Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

rekekning-perbankan
2025
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 24, jdih ojk/302 hlm
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Pengelolaan Rekening pada Bank Umum
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah memperkuat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan atas kegiatan usaha bank termasuk pengelolaan rekening;\r\nb.\tbahwa pengelolaan rekening harus dilakukan dengan\r\nmemperhatikan tata kelola yang baik untuk\r\nmemastikan pelindungan bagi semua nasabah dan mencegah praktik penipuan atau penyalahgunaan sehingga diperlukan suatu standardisasi atas pengelolaan rekening;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\tdalam huruf a dan huruf b, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang\r\nPengelolaan Rekening pada Bank Umum;\r\n \n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kebijakan dan prosedur penatausahaan rekening giro dan tabungan, kewajiban nasabah, pengelolaan rekening giro dan tabungan dengan klasifikasi rekening tidak aktif, pengelolaan rekening giro dan tabungan dengan klasifikasi rekening dormant, pengawasan rekening tidak aktif dan rekening dormant, sanksi administratif, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif \n 17 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6759), Pasal 6 ayat (6).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini bertujuan untuk menstandardisasi pengelolaan rekening pada Bank Umum guna memastikan pelindungan nasabah dan mencegah praktik penipuan atau penyalahgunaan, sejalan dengan penguatan kewenangan OJK pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Bank wajib menerapkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan rekening Nasabah. Rekening Giro dan Tabungan diklasifikasikan menjadi rekening aktif (memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo), rekening tidak aktif (tidak ada aktivitas lebih dari 360 hari), dan rekening dormant (tidak ada aktivitas lebih dari 1800 hari). Bank harus memiliki kebijakan dan prosedur penatausahaan rekening yang mencakup pemberitahuan kepada nasabah, informasi klasifikasi rekening, komunikasi nasabah, mekanisme jika nasabah tidak dapat dihubungi, pembebanan biaya administrasi, pencantuman flagging, pemantauan internal, verifikasi pengaktifan kembali, mekanisme penutupan rekening, dan penutupan otomatis rekening bersaldo nihil. Bank dilarang mengenakan biaya administrasi yang mengakibatkan rekening bersaldo negatif. Penerapan manajemen risiko dan prinsip pelindungan konsumen, serta perlindungan data pribadi dan kerahasiaan nasabah juga diwajibkan. Nasabah memiliki kewajiban untuk menjaga rekening tetap aktif, memperbarui informasi diri, memahami perjanjian, memiliki itikad baik, dan memberikan informasi yang akurat. Pengelolaan rekening tidak aktif dan dormant diatur lebih lanjut, termasuk kewajiban bank untuk menyampaikan informasi dan upaya wajar untuk menghubungi nasabah, serta prosedur pengaktifan kembali rekening dormant yang memerlukan customer due diligence. Rekening dormant dikelola hingga 30 tahun dan dananya tidak menjadi milik bank. Pengawasan ketat diterapkan pada rekening tidak aktif dan dormant terkait anti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan anti fraud.","transitional_provisions","1. Rekening Giro dan Tabungan yang teridentifikasi sebagai rekening dormant sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditetapkan sebagai rekening aktif.\n2. Rekening Giro dan Tabungan yang teridentifikasi sebagai rekening dormant sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditetapkan sebagai rekening tidak aktif.\n3. Rekening tidak aktif sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan sebagai rekening dormant sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c pada hari ke-1440.","sanctions","1. Bank yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan/atau Pasal 15 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.\n2. Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan belum memenuhi ketentuan yang dilanggar, Bank dikenai sanksi administratif tambahan berupa larangan menerbitkan produk baru, pembekuan kegiatan usaha tertentu, larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha, larangan melakukan kegiatan usaha baru, dan/atau penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","Peraturan OJK No. 1/POJK.03/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/227321/peraturan-ojk-no-1pojk032022-tahun-2022","1b84a2a3-6314-40e6-ab79-13d4789069fb","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY

REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 24 OF 2025

CONCERNING

MANAGEMENT OF ACCOUNTS AT COMMERCIAL BANKS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY,

\n\n \n \n

Considering :

that with the enactment of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector, the authority of the Financial Services Authority in regulating and supervising bank business activities, including account management, has been strengthened;
that account management must be carried out by paying attention to good corporate governance to ensure protection for all customers and prevent fraud or misuse, thus requiring standardization of account management;
that based on the considerations referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ad62a1a1-4f29-4a35-abb5-c43ab66ec564","actionData","errors"]