[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ad23b935-3419-482a-b766-d07179391f28","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia","short_title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 12 Tahun 2024","number","12","year","2024","published_date","2024-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ec3e2067-a9e4-4abb-9a01-77551835a577","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Bank Indonesia","short_name","Peraturan BI","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Bank Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kebijakan-perbankan
2024
Peraturan Bank Indonesia NO. 12, BN.2024 (65)/18 hlm
Peraturan Bank Indonesia TENTANG Kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara\r\nstabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas\r\nsistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan\r\nekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia memiliki\r\ntugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan\r\nmoneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan,\r\nmengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,\r\nserta menetapkan dan melaksanakan kebijakan\r\nmakroprudensial;\r\nb. bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, diperlukan kebijakan Bank\r\nIndonesia yang efektif, kredibel, dan akuntabel yang\r\ndidukung dengan kewenangan untuk memperoleh,\r\nmemproses, dan mendiseminasikan data dan informasi\r\nguna memenuhi ketersediaan data dan informasi yang\r\nberkualitas;\r\n c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan\r\nketentuan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan\r\nPenguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan\r\nBank Indonesia tentang Kebijakan Data dan Informasi\r\nBank Indonesia; \n Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank\r\nIndonesia, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang\r\nBauran Kebijakan Bank Indonesia \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, prinsip dasar kebijakan data dan informasi, kerangka kerja kebijakan data dan informasi, perumusan kebijakan data dan informasi, pelaksanaan kebijakan data dan informasi, pelaporan dan pengawasan, koordinasi dan pengawasan, akuntabilitas dan transparasi dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Pasal\r\n15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/4/PBI/1999 tentang\r\nPenyelenggaraan Survei oleh Bank Indonesia \n 18 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/4/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Survei oleh Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3875).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bank Indonesia ini mengatur tentang Kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan ini mencakup Perolehan Data dan Informasi, Pemrosesan Data dan Informasi, dan Diseminasi Data dan Informasi.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk memastikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam pencapaian tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Hal ini didasari oleh kebutuhan akan data dan informasi yang berkualitas untuk mendukung kebijakan Bank Indonesia yang efektif, kredibel, dan akuntabel.

Ketentuan Substansial:

Perolehan Data dan Informasi: Bank Indonesia berwenang melakukan Perolehan Data dan Informasi dari berbagai subjek (perorangan, badan usaha, kementerian/lembaga, dll.) dengan mekanisme survei, pelaporan, kerja sama, permintaan langsung, dan akses langsung.
Pemrosesan Data dan Informasi: Bank Indonesia dapat melakukan Pemrosesan Data dan Informasi berdasarkan prinsip atau kaidah ilmiah, manual, panduan kompilasi, dan/atau acuan lain yang digunakan oleh Bank Indonesia.
Diseminasi Data dan Informasi: Bank Indonesia dapat melakukan Diseminasi Data dan Informasi melalui sarana yang dapat diakses oleh publik dan berdasarkan permintaan pihak tertentu.
Koordinasi dan Sinergi: Bank Indonesia melakukan koordinasi dan sinergi kebijakan dengan pihak eksternal untuk meningkatkan efektivitas kebijakan Data dan Informasi.

Kebijakan prinsipil dan strategis dalam kebijakan Data dan Informasi ditetapkan oleh Dewan Gubernur. Bank Indonesia juga dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan kegiatan Perolehan, Pemrosesan, dan/atau Diseminasi Data dan Informasi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Subjek yang melanggar kewajiban memberikan Data dan Informasi dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, kewajiban membayar, dan/atau sanksi administratif lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.\n2. Pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia yang melanggar kewajiban menjaga keamanan dan kerahasiaan Data dan Informasi dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, kewajiban membayar, dan/atau sanksi administratif lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.\n3. Pihak yang melanggar kewajiban pelaporan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, kewajiban membayar, dan/atau sanksi administratif lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","Peraturan BI No. 1/4/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Survei oleh Bank Indonesia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/138308/peraturan-bi-no-14pbi1999","a408b5c0-5ac4-4952-8a65-e14d2f882752","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BANK INDONESIA REGULATION
NUMBER 12 OF 2024
CONCERNING
BANK INDONESIA'S DATA AND INFORMATION POLICY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BANK INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to achieve Rupiah stability, maintain payment system stability, and participate in maintaining financial system stability in order to support sustainable economic growth, Bank Indonesia has the duty to establish and implement monetary policy in a sustainable, consistent, and transparent manner, regulate and maintain the smooth functioning of the payment system, and establish and implement macroprudential policy;
that to carry out the duties as referred to in letter a, an effective, credible, and accountable Bank Indonesia policy is needed, supported by the authority to obtain, process, and disseminate data and information to meet the availability of quality data and information;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ad23b935-3419-482a-b766-d07179391f28","actionData","errors"]