[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ad01ac61-8883-41dc-a2ae-12748dd8469c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang PAJAK DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011","number","1","year","2011","published_date","2011-08-02","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lampung Barat","place_of_enactment","Liwa","theme","PAJAK DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PAJAK DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2011. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan.\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pajak Retribusi Izin Pengusahaan Pengelolaan, dan Pembinaan Usaha Sarang Burung Walet di Habitat Alami (in situ) dan Habitat Buatan (ex situ).\n7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel.\n8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak daerah di Kabupaten Lampung Barat. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan ini mengatur 11 jenis pajak daerah, yaitu:

Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Reklame
Pajak Penerangan Jalan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak Parkir
Pajak Air Tanah
Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Setiap jenis pajak diatur mengenai nama pajak, objek pajak, subjek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, cara penghitungan pajak, dan wilayah pemungutan pajak. Peraturan ini juga mengatur mengenai masa pajak, saat terutang pajak, tata cara pemungutan pajak, pembayaran dan penagihan pajak, keberatan dan banding, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, serta ketentuan khusus dan penyidikan.

Peraturan ini memberikan kewenangan kepada Bupati untuk menetapkan jenis pajak tertentu dan memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

","transitional_provisions","1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pajak Retribusi Izin Pengusahaan Pengelolaan, dan Pembinaan Usaha Sarang Burung Walet di Habitat Alami (in situ) dan Habitat Buatan (ex situ), Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.\n2. Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n3. Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).\n4. Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati. yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Perda Kab. Lampung Barat No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retnibusi DaerahPERDA Kab. Lampung Barat No. 1 Tahun 2011 tentang PAJAK DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/306899/perda-kab-lampung-barat-no-1-tahun-2024","a679f85f-5d53-4925-a263-eada5b51bbd6","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST LAMPUNG REGENCY
NUMBER 1 OF 2011
CONCERNING
REGIONAL TAXES OF WEST LAMPUNG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WEST LAMPUNG,

Considering:

that regional taxes are one source of
regional revenue that is important for financing the implementation of
regional government and development;
that with the enactment of Law Number 28 of
2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, all
provisions of the Regional Regulation of West Lampung Regency
concerning Regional Taxes need to be amended;
that based on the considerations as intended
in letters a, letter b, and letter c, it is necessary to stipulate a
Regional Regulation concerning Regional Taxes of Lampung
Barat.

In view of:

Law Number 06 of 1991 concerning the Establishment
of the Second Level Regional Regency of West Lampung (State
Gazette of the Republic of Indonesia Year 1991 Number 64, Supplement
to the State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ad01ac61-8883-41dc-a2ae-12748dd8469c","actionData","errors"]