[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ac93d54f-28e8-4091-a1de-8fc80e873abe","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Kota Banjarbaru","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 4 Tahun 2009","number","4","year","2009","published_date","2009-07-09","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarbaru","place_of_enactment","Banjarbaru","theme","Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Kota Banjarbaru","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kependudukan dan Perkawinan;Pajak dan Retribusi Daerah
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2009/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Kota Banjarbaru \r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Di Kota Banjarbaru \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997;Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Di Kota Banjarbaru dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Hak dan Kewajiban Penduduk;Pelaksana Kewenangan;Pendaftaran Penduduk;Data dan Dokumen Kependudukan;Database Kependudukan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data;Penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;Golongan Retribusi;Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;Prinsip dan sasaran Dakam Penetapan Tarif Retribusi;Struktur Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Retribusi;Sanksi Administarif;Pembinaan dan Pengawasan;Pengurangan,Keringanan dan Pembebasan Retribusi;Ketentuan Pidana;Penyidikan;Ketentuan Peralihan;Ketentuan Lain-lain;Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 40 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 04 Tahun 2009 mencabut Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kota Banjarbaru. Latar belakangnya adalah ketidaksesuaian Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan sistem administrasi kependudukan yang utuh dan optimal serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. Hak dan kewajiban penduduk terkait dokumen kependudukan, pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, dan informasi mengenai data kependudukan.\n2. Tugas instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dalam pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting, penerbitan dokumen kependudukan, pendokumentasian hasil pendaftaran, menjamin kerahasiaan dan kebenaran data, serta melakukan verifikasi dan validasi data.\n3. Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi.\n4. Pencatatan dan penerbitan biodata penduduk, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).\n5. Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan antar negara.\n6. Pencatatan kelahiran, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, kematian, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.\n7. Pengelolaan data dan dokumen kependudukan, termasuk perlindungan data pribadi.\n8. Pembangunan database kependudukan dan pemanfaatan data oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.\n9. Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.\n10. Pengenaan retribusi untuk pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.\n11. Sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.\n12. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah.","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2000 jo Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) serta semua ketentuan yang pernah ditetapkan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.\n2. Selama Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan berdasar Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2000 jo Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) belum habis masa berlakunya, masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.","sanctions","1. Keterlambatan pelaporan Peristiwa Kependudukan (perubahan KK, perpanjangan KTP, pindah datang WNA/WNI, izin tinggal tetap WNA, pindah ke luar negeri) dikenakan denda Rp. 60.000 (WNI) atau Rp. 75.000 (WNA).\n2. Keterlambatan pelaporan Peristiwa Penting (kelahiran, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, kematian, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, peristiwa penting lainnya) dikenakan denda Rp. 65.000.\n3. Penduduk yang sengaja tidak memiliki KTP diancam pidana kurungan minimal 3 bulan dan denda Rp. 150.000.","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PERDA Kota Banjarbaru No. 34 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/23560/perda-kota-banjarbaru-no-34-tahun-2011","6d7cd2d5-8570-4254-9486-ddea7cb405d7","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANJARBARU CITY
NUMBER 04 YEAR 2009
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION
AND RETRIBUTION FOR POPULATION REGISTRATION AND CIVIL REGISTRATION SERVICES IN ΒΑNJARBARU CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJARBARU,

\n\n \n \n

Considering:

that Regional Regulation of Banjarbaru City Number 8 of 2003 concerning Amendments to Regional Regulation of Banjarbaru City
Number 21 of 2000 concerning Implementation of Population Registration in the Framework of Management Information Systems
Population (SIMDUK) is no longer in accordance with Law Number 23 of 2006 concerning Public Administration
Population, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation regarding
Implementation of Population Administration and Retribution for Population Registration and Civil Registration

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ac93d54f-28e8-4091-a1de-8fc80e873abe","actionData","errors"]