[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ac232909-1c15-45d8-b365-f42162b53637","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara","short_title","Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 1 Tahun 2025","number","1","year","2025","published_date","2025-12-11","effective_date","2025-12-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","eb707cc6-d8ee-43db-8a75-fdaca6c19eb3","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara","short_name","Permen BUMN","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Badan Usaha Milik Negara","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Organisasi - Tata Kerja - Badan Pengaturan - Badan Usaha Milik Negara
2025
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NO. 1, BN 2025 (1055); 44 hlm
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara
ABSTRAK:	\n \n bahwa penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi\r\n \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 19 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2025; Perpres Nomor 105 Tahun 2025 \n Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi Badan Pengaturan BUMN; susunan organisasi BP BUMN yang terdiri atas a. Kepala; b. Wakil Kepala;\r\nc. Sekretariat Utama; d. Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi;\r\ne. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Keberlanjutan; f. Deputi Bidang Peningkatan Nilai Badan Usaha Milik Negara; g. Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan;\r\ndan h. Deputi Bidang Hukum dan Kepatuhan; jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; tata kerja; jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2025. \n Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-4/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja\r\nKementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 251), dicabut dan\r\ndinyatakan tidak berlaku. \n 44 hlm; hlm 1 sd 34 batang tubuh, hlm 35 sd 44 lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-4/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 251).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Nomor 1 Tahun 2025 ditetapkan sebagai landasan organisasi dan tata kerja BP BUMN guna mewujudkan pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pengaturan badan usaha milik negara yang efektif dan efisien. BP BUMN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dipimpin oleh seorang Kepala yang dapat dibantu oleh Wakil Kepala.

Secara substansial, peraturan ini mengatur susunan organisasi BP BUMN yang terdiri atas Kepala, Wakil Kepala, Sekretariat Utama, serta lima Deputi bidang teknis, yaitu: (1) Kebijakan dan Strategi, (2) Sumber Daya Manusia dan Keberlanjutan, (3) Peningkatan Nilai BUMN, (4) Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan, serta (5) Hukum dan Kepatuhan. Selain itu, terdapat unit pendukung berupa Inspektorat, Pusat Data dan Teknologi Informasi, serta Pusat Transformasi dan Analisis Kebijakan.

Fungsi utama BP BUMN mencakup perumusan dan penetapan kebijakan teknis, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pengelolaan dividen saham Seri A Dwiwarna, pengelolaan barang milik negara, serta pengawasan internal. Peraturan ini juga mengatur mekanisme tata kerja yang mengedepankan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi, serta penerapan sistem akuntabilitas kinerja, manajemen risiko, dan transformasi digital.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat berdasarkan Peraturan Badan ini.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permen BUMN No. PER-4/MBU/03/2021 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/171147/permen-bumn-no-per-4mbu032021-tahun-2021","546c6c71-b3bd-4425-8d47-d296a27474c7","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

COPY
REGULATION OF THE REGULATORY BODY FOR STATE-OWNED ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2025
ON
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES OF THE REGULATORY BODY FOR STATE-OWNED ENTERPRISES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE REGULATORY BODY FOR STATE-OWNED ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that to realize an effective and efficient organization and work procedure in order to improve the performance of the implementation of the duties and functions of the Regulatory Body for State-Owned Enterprises, it is necessary to restructure the organization and work procedures of the Regulatory Body for State-Owned Enterprises;
that the restructuring of the organization and work procedures of the Regulatory Body for State-Owned Enterprises has received written approval from the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform;
that based on the considerations as referred to in letter a and letter b, and to implement the provisions of Article 58 paragraph (1) letter b of Presidential Regulation Number 105 of 2025 concerning the Regulatory Body for State-Owned Enterprises, it is necessary to establish a Regulation of the Regulatory Body for State-Owned

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ac232909-1c15-45d8-b365-f42162b53637","actionData","errors"]