Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102/PMK.05/2014

Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk menetapkan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. Kebijakan ini mengatur tarif layanan yang diterima oleh Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa, yang terdiri dari pasien masyarakat umum, pasien dinas, dan pihak penjamin. Tarif layanan dibedakan berdasarkan kelas dan tidak berdasarkan kelas, serta tarif farmasi. Tarif berdasarkan kelas dibagi menjadi Kelas III, Kelas II, Kelas I, dan Kelas VIP, dengan persentase tarif yang berbeda. Tarif farmasi ditetapkan berdasarkan Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan profit margin. Kebijakan ini juga mengatur kerja sama operasional dengan pihak lain dan pemberian tarif khusus untuk pasien dari keluarga miskin atau korban kecelakaan tanpa identitas.