[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","abfa442e-4951-483c-aff3-45e138ca4fdb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018","number","3","year","2018","published_date","2018-07-17","effective_date","2018-07-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan","place_of_enactment","Salakan","theme","PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pemilihan kepala desa
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2018/NO.3, TLD NO.-
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2000; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015; Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: prinsip penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; sengketa pemilihan Kepala Desa; pencalonan Kepala Desa, perangkat desa, BPD dan PNS, TNI/Polri, pendamping desa/pendamping lokal desa sebagai calon Kepala Desa; sanksi bakal calon, calon kepala desa, panitia pemilihan dan pemilih; dan pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2018. \n Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2015 \n 29 halaman; Penjelasan 10 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Mekanisme Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 11).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, mengingat Peraturan Daerah sebelumnya (Nomor 11 Tahun 2015) dinilai tidak maksimal setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 dan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup prinsip penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang dapat dilaksanakan secara serentak satu kali atau bergelombang, dengan mempertimbangkan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, kemampuan keuangan daerah, dan ketersediaan PNS sebagai Penjabat Kepala Desa. Bupati memiliki kewenangan untuk menunjuk Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah (kecuali Sekretaris Desa, Guru, Perawat/Bidan, dan Penyuluh) jika terjadi kekosongan jabatan. Peraturan ini juga mengatur pembentukan panitia pemilihan di tingkat kabupaten dan desa, serta tahapan pelaksanaan pemilihan yang meliputi persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.

Peraturan ini juga mengatur persyaratan bagi calon Kepala Desa, proses pendaftaran, penelitian calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta penyelesaian sengketa pemilihan. Selain itu, diatur pula mengenai pencalonan Kepala Desa dari berbagai unsur seperti Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, PNS, dan Pendamping Desa/Pendamping Lokal Desa, termasuk persyaratan cuti atau pengunduran diri yang harus dipenuhi.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Penjabat Kepala Desa yang sudah ada dan berasal dari Guru, Perawat/Bidan, atau Penyuluh, diberhentikan dari jabatannya selaku Penjabat Kepala Desa dan dikembalikan ke instansi induknya.\n2. Pemberhentian Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Guru, Perawat/Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.","sanctions","1. Apabila bakal calon dan calon kepala desa memalsukan keterangan mengenai dirinya dan/atau melakukan kecurangan pemilihan Kepala Desa dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.\n2. Dalam hal anggota panitia pemilihan terbukti melakukan pelanggaran dalam pemilihan Kepala Desa, yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pemberhentian dari kepanitiaan dan sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.\n3. Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui sebelum hak pilih dipergunakan, kepada orang yang diwakili kehilangan hak pilihnya, sedangkan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Banggai Kepulauan No. 11 Tahun 2015 tentang PEDOMAN DAN MEKANISME PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/119889/perda-kab-banggai-kepulauan-no-11-tahun-2015","22ba8e73-a702-4eb9-8c96-159f614bed9d","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANGGAI KEPULAUAN
CENTRAL SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANGGAI KEPULAUAN REGENCY
NUMBER 3 OF 2018
ON
GUIDELINES FOR THE ELECTION OF VILLAGE HEADS
IN BANGGAI KEPULAUAN REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANGGAI KEPULAUAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of article 49 paragraph (1) of Regulation of the Minister of Home Affairs Number 112 of 2014 concerning the Election of Village Heads as amended by Regulation of the Minister of Home Affairs Number 65 of 2017 concerning Amendments to Regulation of the Minister of Home Affairs Number 112 of 2014 concerning the Election of Village Heads, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Guidelines for the Election of Village Heads in Banggai Kepulauan Regency;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=abfa442e-4951-483c-aff3-45e138ca4fdb","actionData","errors"]