[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","abee4dfd-7ea4-47d2-9b36-3ebe37d2e56d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2008","number","12","year","2008","published_date","2008-04-17","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maros","place_of_enactment","Turikale","theme","Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bumdes
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2008/NO.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:	\n \n Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor\r\n72 Tahun 2005 tentang Desa dalam rangka meningkatkan pendapatan\r\nmasyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan\r\nDesa \n 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme \r\n3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan \r\n4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara \r\n5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \r\n6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah \r\n 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah (\r\n 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah \r\n11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2010 \r\n12. Peraturan Uaerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa \r\n \n TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2008. \n 7 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 19).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Maros. BUMDes bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes berfungsi sebagai lembaga usaha yang memberikan jasa, menyelenggarakan kepentingan umum, dan mengembangkan perekonomian desa, serta saling mendukung dengan usaha-usaha masyarakat setempat.

Kepengurusan BUMDes terdiri dari Pemerintah Desa sebagai unsur penasehat (Komisaris) dan masyarakat sebagai unsur pelaksana operasional (Direksi). Pembentukan BUMDes harus memenuhi persyaratan seperti peningkatan pelayanan pemerintahan desa, pusat pelayanan ekonomi masyarakat, adanya sumber daya desa yang belum optimal dimanfaatkan, animo masyarakat, embrio kegiatan usaha produktif, dan ketersediaan SDM. Bentuk badan usaha dirumuskan melalui musyawarah desa.

Permodalan BUMDes dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pinjaman desa, atau penyertaan modal pihak lain. Jenis usaha BUMDes meliputi pelayanan jasa (simpan pinjam, perkreditan, angkutan, listrik desa), penyaluran bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, industri kecil, dan kegiatan perekonomian lain yang sesuai potensi desa.

Susunan organisasi BUMDes terdiri dari unsur pembina (Bupati), penasehat (Komisaris), badan pengawas, dan unsur pelaksana (ketua, bidang usaha, sekretaris, bendahara). Pengurus BUMDes dipilih melalui musyawarah desa dan memiliki kewajiban untuk mengembangkan usaha, menciptakan pelayanan ekonomi yang adil, memupuk kerjasama, dan menggali potensi ekonomi desa.

","transitional_provisions","1. Badan Usaha Milik Desa yang sudah terbentuk harus menyesuaikan, dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[94,100],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Maros No. 9 Tahun 2016 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/108402/perda-kab-maros-no-9-tahun-2016","84be3639-ae64-4a3d-adfd-7f67f487c28f",{"_95":101,"_97":102,"_36":103},"PERDA Kab. Maros No. 09 Tahun 2016 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/117854/perda-kab-maros-no-09-tahun-2016","19e9836b-dbec-4e65-8ce8-699a1925b926","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MAROS REGENCY
NUMBER: 12 YEAR 2008
CONCERNING
PROCEDURES FOR ESTABLISHMENT AND MANAGEMENT OF
VILLAGE-OWNED ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAROS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that as a follow-up to the provisions of Article 81 of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages in order to increase income Village community through Village-Owned Enterprises in accordance with needs Village; \n that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation \n \n
In view of :	\n \n Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Regions Level II in Sulawesi (State Gazette 1959, Number 74, Supplement to State Gazette Number 1822); \n Law Number 28 of 1999 concerning Clean State Administrators and Free from Corruption, Collusion and Nepotism (State Gazette of 1999 Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=abee4dfd-7ea4-47d2-9b36-3ebe37d2e56d","actionData","errors"]