[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","abb43daf-1c55-4214-a0b8-c784f52c2440","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2011","number","13","year","2011","published_date","2011-10-31","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"375e14e0-ae1a-4c20-a498-fac35fde1286","Transportasi Darat, Laut & Udara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukabumi","place_of_enactment","Pelabuhan Ratu","theme","Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi - Pengujian - Kendaraan - Bermotor
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2011/13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan perhubungan yang handal, selamat, lancar, tertib, nyaman, berdayaguna dan berhasilguna, diperlukan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sarana perhubungan; salah satu upaya untuk mewujudkan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan keselamatan terhadap penyelenggaraan sarana perhubungan dilaksanakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor; berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf g Undang-Undang\r\nNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan jenis retribusi Kabupaten/Kota; perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; \n UUD RI pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri 21 Tahun 2011; Permendagri No. 8 Tahun 2009; Perda No. 19 Tahun 2003; Perda No. 9 Tahun 2006; Perda No. 17 Tahun 2007; Perda No. 32 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda 1 Tahun 2010; Perda No. 12 Tahun 2010; \n Peraturan ini mengatur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang meliputi Nama, Obyek, Subyek, Golongan Dan Wilayah Pemungutan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif, Struktur Dan Besarnya Tarifretribusi, Biaya Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor Dan Keterlambatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Tata Cara Pemungutan, Pembayarandan Penagihan Retribusi, Keberatan Dan Banding, Retribusi Terutang Dan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi, Kadaluwarsa Penagihan, Insentif Pemungutan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2011. \n Perda Kab. Sukabumi No. 13 Tahun 2011 Dicabut dengan Perda Kab. Sukabumi No. 15 Tahun 2023 \n 14 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2003 Nomor 8 Seri C)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sukabumi. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan perhubungan yang handal, selamat, lancar, tertib, nyaman, berdayaguna, dan berhasilguna, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Nama, Objek, Subjek, Golongan dan Wilayah Pemungutan Retribusi
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Biaya Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor dan Keterlambatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor
Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penagihan Retribusi
Keberatan dan Banding
Retribusi Terutang dan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah
Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi
Kadaluwarsa Penagihan
Insentif Pemungutan

Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait retribusi pengujian kendaraan bermotor, termasuk jenis retribusi, tarif, tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan, serta mekanisme keberatan dan banding. Juga diatur mengenai biaya operasional pengujian, keterlambatan uji berkala, keringanan, pengurangan, pembebasan retribusi, kadaluarsa penagihan, dan insentif pemungutan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.","revokes",[],"revoked_by",[97,103],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Perda Kab. Sukabumi No. 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/298722/perda-kab-sukabumi-no-15-tahun-2023","a07b507d-4b11-4aee-9665-7329feab0750",{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUKABUMI
REGIONAL REGULATION OF SUKABUMI REGENCY
NUMBER 13 OF 2011
ABOUT
RETRIBUTION FOR MOTOR VEHICLE TESTING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKABUMI,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize the implementation of reliable, safe, smooth, orderly, comfortable, efficient and effective transportation, it is necessary to regulate, foster, control and supervise the implementation of transportation facilities;
that one of the efforts to realize the development, control, supervision and safety of the implementation of transportation facilities is the implementation of motor vehicle testing services;
that based on Article 110 paragraph (1) letter g of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is stated that Motor Vehicle Testing is a type of Regency/City retribution;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=abb43daf-1c55-4214-a0b8-c784f52c2440","actionData","errors"]