[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ab3ccf7a-6a83-4399-93e5-e9428edb6ba8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022","number","1","year","2022","published_date","2022-02-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Magelang","place_of_enactment","Mungkid","theme","Perumahan dan Kawasan Permukiman","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perumahan - kawasan permukiman
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2022/NOMOR.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perumahan dan Kawasan Permukiman
ABSTRAK:	\n \n bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman \r\ndilakukan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat \r\ntinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, \r\ndan teratur serta menjamin kepastian bermukim; bahwa pertumbuhan perumahan dalam rangka pemenuhan \r\nkebutuhan hunian dan lingkungan hunian yang layak huni di \r\nKabupaten Magelang berkembang pesat sehingga perlu \r\nmelakukan pengaturan mengenai penyelenggaraan perumahan \r\ndan kawasan permukiman; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 \r\ntentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 \r\ntentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah melaksanakan \r\npembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan \r\npermukiman sesuai tugas dan wewenang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan \r\nPeraturan Daerah tentang Perumahan dan Kawasan \r\nPermukiman;\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Wewenang Pemerintah Daerah \r\nBab III Penyelenggaraan Perumahan\r\nBab IV Penyelenggaraan Kawasan Permukiman\r\nBab V Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Peruahan dan Kawasan Permukiman\r\nBab VI Pemeliharaan dan Perbaikan\r\nBab VII Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh\r\nBab VIII Kepadatan Lingkungan Perumahan\r\nBab IX Pengelolaan Lingkungan\r\nBab X Penyediaan Tanah \r\nBab XI Kemudahan dan/atau Bantuan Pembangunan dan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah\r\nBab XII Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat\r\nBab XIII Kerjasama\r\nBab XIV Pembinaan dan Pengawasan\r\nBab XV Larangan\r\nBab XVI Pendanaan\r\nBab XVII Penyidikan\r\nBab XVIII Ketentuan Pidana\r\nBab XIX Ketentuan Peralihan\r\nBab XX Ketentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2022. \n 40 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Magelang. Latar belakangnya adalah untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dan untuk mengatur pertumbuhan perumahan yang pesat. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum, mendukung penataan wilayah, meningkatkan daya guna sumber daya alam, memberdayakan pemangku kepentingan, menunjang pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya, serta menjamin terwujudnya rumah layak huni.

Ketentuan substansial mencakup wewenang Pemerintah Daerah dalam penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, fasilitasi rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi, penerbitan perizinan, penataan kawasan permukiman kumuh, pencegahan perumahan kumuh, penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, serta sertifikasi dan registrasi perancang rumah.

Peraturan ini juga mengatur penyelenggaraan perumahan yang meliputi perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian perumahan. Jenis rumah dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian (Rumah Komersial, Rumah Umum, Rumah Swadaya, Rumah Khusus, dan Rumah Negara), serta bentuk rumah (Rumah Tunggal, Rumah Deret, dan Rumah Susun). Perencanaan perumahan menghasilkan dokumen RP3 yang mengacu pada RKP. Pembangunan perumahan wajib mewujudkan hunian berimbang, kecuali untuk rumah umum. Pemanfaatan perumahan mencakup pemanfaatan rumah, prasarana, dan sarana perumahan, serta pelestarian rumah. Pengendalian perumahan dilakukan oleh Tim Pengendalian Perumahan.

Selanjutnya, diatur mengenai penyelenggaraan kawasan permukiman yang wajib sesuai dengan RTRW, mencakup lingkungan hunian dan tempat kegiatan pendukung. Arahan pengembangan kawasan permukiman meliputi hubungan antar kawasan fungsional, keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan, keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup, keseimbangan kepentingan publik dan setiap orang, serta lembaga yang mengoordinasikan pengembangan kawasan permukiman.

","transitional_provisions","Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang belum diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diserahkan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.","sanctions","Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","Perda Kab. Magelang No. 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/329891/perda-kab-magelang-no-5-tahun-2025","e7c6b110-08bd-4806-af7f-fcddd9aa7b22","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MAGELANG
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MAGELANG REGENCY
NUMBER 1 OF 2022
CONCERNING
HOUSING AND SETTLEMENT AREA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAGELANG,

\n\n \n \n

Considering:

that the provision of housing and settlement area is carried out to fulfill the rights of citizens to decent housing in a healthy, safe, harmonious, and orderly environment and to ensure certainty of settlement;
that the growth of housing in order to fulfill the need for decent housing and residential environment in Magelang Regency is developing rapidly, so it is necessary to regulate the provision of housing and settlement area;
that based on Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Area as amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, the Regional Government carries out the guidance of the provision of housing and settlement area in accordance

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ab3ccf7a-6a83-4399-93e5-e9428edb6ba8","actionData","errors"]