[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ab3b3e76-a0f3-4afe-9318-60d1d00b7c7d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Murung Raya Nomor 24 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Murung Raya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 24 Tahun 2004","number","24","year","2004","published_date","2004-06-28","effective_date","2004-06-29","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Murung Raya","place_of_enactment","Puruk Cahu","theme","Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Murung Raya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

desa
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 24, LD.2004/24
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pengaturan mengenai Pemerintahan Desa\r\nyang sesuai dengan perkembangan keadaan selaras dengan\r\nkeanekaragaman, partisipasi, demokrasi dan pemberdayaan\r\nmasyarakat maka dengan perwujudan demokrasi di Desa, perlu\r\ndiatur mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan\r\npemberhentian Kepala Desa \n Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003; . Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\nPANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA;\r\nBAB III\r\nHAK MEMILIH DAN DIPILIH;\r\nBAB IV\r\nPENCALONAN KEPALA DESA;\r\nBAB V\r\nPELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA;\r\nBAB VI\r\nPEMILIHAN ULANG;\r\nBAB VII\r\nPENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN\r\nPELANTIKAN KEPALA DESA;\r\nBAB VIII\r\nMASA JABATAN KEPALA DESA;\r\nBAB IX\r\nTUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG KEPALA DESA;\r\nBAB X\r\nPERTANGGUNGJAWABAN\r\nKEPALA DESA;\r\nBAB XI\r\nLARANGAN DAN PENYIDIKAN\r\nKEPALA DESA;\r\nBAB XII\r\nPEMBERHENTIAN KEPALA DESA;\r\nBAB XIII\r\nPENGANGKATAN PEJABAT DAN YANG MENJALANKAN\r\nTUGAS KEPALA DESA;\r\nBAB XIV\r\nBIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA;\r\nBAB XV\r\nTINDAKAN DAN SANKSI;\r\nBAB XVI\r\nKETENTUAN PERALIHAN;\r\nBAB XVII\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2004. \n 13 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 24 Tahun 2004 mengatur tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa. Latar belakang peraturan ini adalah untuk mewujudkan demokrasi di desa dan menyesuaikan pemerintahan desa dengan perkembangan keadaan, keanekaragaman, partisipasi, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat desa dan Tim Peneliti dan Pengawas Pemilihan di tingkat kabupaten. Panitia Pemilihan bertugas melaksanakan penjaringan, penyaringan, pendaftaran, dan penelitian administrasi bakal calon, serta melaksanakan pemungutan suara. Tim Pembina dan Pengawas bertugas mengawasi proses pelaksanaan pencalonan dan pemilihan, memberikan petunjuk teknis, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati.

Peraturan ini juga mengatur hak memilih dan dipilih menjadi Kepala Desa, persyaratan bagi calon Kepala Desa, serta proses pencalonan yang melibatkan penjaringan oleh Panitia Pemilihan dan rekomendasi dari Bupati. Pelaksanaan pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis. Calon terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan Desa (BPD). Peraturan ini juga mengatur pemilihan ulang jika terdapat calon dengan suara terbanyak yang sama.

Selanjutnya, peraturan ini mengatur pengesahan, pengangkatan, dan pelantikan Kepala Desa oleh Bupati, masa jabatan Kepala Desa selama 5 tahun, tugas, kewajiban, dan wewenang Kepala Desa, serta pertanggungjawaban Kepala Desa kepada rakyat melalui BPD dan kepada Bupati. Peraturan ini juga mengatur larangan bagi Kepala Desa, tindakan penyidikan, serta pemberhentian Kepala Desa karena berbagai alasan seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, atau melakukan pelanggaran hukum.

Peraturan ini juga mengatur pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Desa jika terjadi kekosongan jabatan, biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta sanksi bagi anggota panitia pemilihan yang melakukan pelanggaran.

","transitional_provisions","1. Kepala Desa yang selama ini masa jabatannya 8 (delapan) tahun, sepanjang yang bersangkutan dinilai baik oleh Badan Perwakilan Desa dapat tetap melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatannya.","sanctions","1. Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","PERDA Kab. Murung Raya No. 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Murung RayaDicabut dan dinyatakan tidak berlaku","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/86937/perda-kab-murung-raya-no-8-tahun-2006","038a5bab-8df3-4709-bd4a-16f198375ec7","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MURUNG RAYA REGENCY
NUMBER 24 YEAR 2004
CONCERNING
PROCEDURES FOR CANDIDACY, ELECTION, APPOINTMENT AND
DISMISSAL OF VILLAGE HEADS IN MURUNG RAYA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MURUNG RAYA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Law Number 27 of 1959 concerning Stipulation of
Emergency Law Number 3 of 1953 concerning
Formation of Level

Considering:

that in order to regulate Village Government
that is in accordance with the development of circumstances in harmony with
diversity, participation, democracy and empowerment
of the community, then with the realization of democracy in the Village, it is necessary
to regulate the procedures for candidacy, election, appointment and
dismissal of the Village Head;
that to implement the intent of letter a above,
it is necessary to stipulate it in the Regional Regulation of Murung Raya Regency.

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ab3b3e76-a0f3-4afe-9318-60d1d00b7c7d","actionData","errors"]