[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ab11b5c5-2403-4fed-8b0e-f141711353a1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2011","number","17","year","2011","published_date","2011-12-29","effective_date","2012-02-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukoharjo","place_of_enactment","Sukoharjo","theme","Pengelolaan Air Tanah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan-air-tanah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2012/No.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Air Tanah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan\r\npembangunan di Kabupaten Sukoharjo yang berpengaruh\r\nterhadap peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap air\r\ntanah dan untuk memelihara kelestarian sumber daya alam,\r\nserta lingkungan air tanah khususnya, perlu mengatur\r\npengelolaan air tanah agar dapat menjamin terpenuhinya\r\nkebutuhan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan\r\nserta memberi manfaat secara ekonomis dengan\r\nberlandaskan pada asas kelestarian, asas keseimbangan,\r\nasas kemanfaatan umum, asas keterpaduan dan keserasian,\r\nasas keadilan, asas kemandirian, asas transparansi dan\r\nakuntabilitas;\r\nb. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun\r\n2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, perlu pengaturan\r\ntentang pengelolaan air tanah berbasis cekungan air tanah\r\ndengan memperhatikan kondisi geologi dan hidrogeologi\r\ndaerah setempat;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Pengelolaan Air tanah. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011; Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun\r\n2002; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun\r\n2003; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun\r\n2003; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun\r\n2004; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun\r\n2004; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun\r\n2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun\r\n2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun\r\n2011; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo\r\nNomor 8 Tahun 1986; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun\r\n2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun\r\n2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun\r\n2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun\r\n2011. \n Peraturan ini mengatur tentang upaya merencanakan,\r\nmelaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan\r\nkonservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan\r\npengendalian daya rusak air. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2012. \n Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah\r\nditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah\r\nini diundangkan. \n 39 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah bertujuan untuk mengatur penggunaan air tanah dan memelihara keberadaannya sebagai sumber daya air, dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Tujuannya adalah untuk memastikan pengelolaan air tanah yang selaras antara fungsi sosial, lingkungan hidup, dan kepentingan pembangunan antar sektor, sehingga dapat mengatasi ketimpangan antara ketersediaan air tanah yang menurun dan kebutuhan yang meningkat.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan air tanah, termasuk inventarisasi, perencanaan, konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan teknis, mengusulkan penetapan cekungan air tanah, melaksanakan inventarisasi, serta menyusun rencana pengelolaan air tanah. Selain itu, Pemerintah Daerah juga berwenang dalam pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan, pemantauan, evaluasi, konservasi, penyediaan sumur pantau, serta mendorong pengawetan air tanah oleh pengguna.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur perizinan pemakaian dan pengusahaan air tanah, menetapkan zona pemanfaatan, peruntukan air tanah, urutan prioritas penyediaan, alokasi penggunaan, serta pengendalian daya rusak air tanah. Pemerintah Daerah juga berwenang mengambil tindakan darurat, menerbitkan izin, mengevaluasi izin, menyelenggarakan sistem informasi air tanah, menyediakan informasi, memberdayakan pemilik kepentingan, melaksanakan pengawasan, serta mengenakan sanksi administratif.

\n\n

Hak dan Kewajiban:

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan air tanah, termasuk partisipasi dalam konservasi, pengajuan pengaduan, penyampaian masukan, pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan rumah tangga, serta perolehan informasi terkait pengelolaan air tanah.

\n","transitional_provisions","1. Peraturan pelaksanaan, izin, dan peraturan lain yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 21, Pasal 27, Pasal 30 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 34 ayat (4), Pasal 38, dan Pasal 62 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 51, atau Pasal 52 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara seluruh kegiatan, dan/atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2011","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/21103/perda-kab-hulu-sungai-utara-no-49-tahun-2011","88ba797c-b462-495e-b566-975ab3dbccc4","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUKOHARJO

REGIONAL REGULATION OF SUKOHARJO REGENCY
NUMBER 17 OF 2011
CONCERNING
GROUNDWATER MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKOHARJO,

\n\n \n \n

Considering:

that with the increasing development progress in Sukoharjo Regency which has an impact on increasing public demand for groundwater and to maintain the sustainability of natural resources, and the groundwater environment in particular, it is necessary to regulate groundwater management in order to guarantee the fulfillment of community and environmental needs in a sustainable manner and provide economic benefits based on the principles of sustainability, balance, public benefit, integration and harmony, justice, independence, transparency and accountability;
that with the enactment of Law Number 7 of 2004 concerning Water Resources and Government Regulation Number 43 of 2008 concerning Groundwater, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ab11b5c5-2403-4fed-8b0e-f141711353a1","actionData","errors"]