[{"_1":2,"_133":-5,"_134":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aaf71cef-849c-4fba-8397-6766795a04d2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_129":130,"_131":132},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_104":105,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":-5,"_127":128},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2010","number","18","year","2010","published_date","2010-10-11","effective_date","2010-10-12","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kudus","place_of_enactment","Kudus","theme","Pajak Parkir","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak- retribusi daerah
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2010/No.18
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Parkir
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009\r\ntentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pembinaan terhadap usaha perparkiran, dan\r\npeningkatan pendapaten asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah,\r\nmaka perlu mengatur Pajak Parkir; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir; \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3\r\nTahun 2008 \n ketentuan umum, nama, objek dan subjek pajak, dasar pengenaan, taraif dan cara penghitungan pajak, wilayah pemungutan, masa pajak. penetapan pajak, pemungutan pajak, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluwarsa penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, insentif pemungutan, perizinan, ketentuan khusus, penyidikan, ketentuan pidana \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2010. \n Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2002 \n 40 Hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Kudus Nomor 41)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, membina usaha perparkiran, serta meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Objek pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, dengan pengecualian tertentu seperti penyelenggaraan oleh pemerintah dan perkantoran untuk karyawan sendiri.
Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir, dengan tarif pajak sebesar 20%.
Wajib pajak diwajibkan mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara benar dan lengkap.
Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara pemungutan pajak, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), serta mekanisme pembayaran dan penagihan pajak.
Wajib pajak diberikan hak untuk mengajukan keberatan dan banding terhadap ketetapan pajak.
Peraturan ini juga mengatur tentang pembukuan, pemeriksaan, insentif pemungutan, dan perizinan usaha parkir.

Selain itu, peraturan ini mengatur tentang kewajiban pengusaha parkir untuk memperoleh izin, melaporkan kegiatan usaha, serta sanksi administratif jika melanggar ketentuan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya menyampaikan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja menyampaikan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n3. Pengusaha Parkir yang melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1), Pasal 31 huruf b, dan Pasal 33 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[99],{"_100":101,"_102":103},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2002","link","","revoked_by",[106],{"_100":107,"_102":108,"_36":109},"PERDA Kab. Kudus No. 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/283894/perda-kab-kudus-no-4-tahun-2023","1dac9877-373d-477f-b9d1-268685f0791c","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
KUDUS REGENCY
NUMBER 18 OF 2010

REGIONAL REGULATION OF KUDUS REGENCY
NUMBER 18 OF 2010
CONCERNING
PARKING TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KUDUS,

Considering:

that in order to implement the provisions of Article 95 of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, guidance on parking businesses, and increasing original local revenue to finance the administration of regional government, it is necessary to regulate Parking Tax;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Parking Tax;

In view of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java;
Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aaf71cef-849c-4fba-8397-6766795a04d2","actionData","errors"]