[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aac1191a-1015-4389-8794-af35de52487e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2011","number","16","year","2011","published_date","2011-10-03","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Katingan","place_of_enactment","Kasongan","theme","Retribusi Perizinan Tertentu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD. 2011/16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:	\n \n A. Bahwa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Luas, Nyata Dan Bertanggung Jawab Di Kabupaten Katingan, Perlu Dilakukan Penyesuaian Dan Pengaturan Kembali Retribusi Daerah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku; B. Bahwa Dengan Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Yang Mengatur Kembali Mengenai Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Sesuai Dengan Jenis Dan Penggolongannya, Perlu Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. \n Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997. \n BAB I : KETENTUAN UMUM;\r\nBAB II: JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTUl\r\nBAB III : RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN;\r\nBAB IV : WILAYAH PEMUNGUTAN;\r\nBAB V : PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI;\r\nBAB VI : PEMUNGUTAN, PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,\r\nANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN;\r\nBAB VII : SANKSI ADMINISTRATIF;\r\nBAB VIII : PENAGIHAN;\r\nBAB IX : PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA;\r\nBAB X : MASA RETRIBUSI;\r\nBAB XI : INSENTIF PEMUNGUTAN;\r\nBAB XII : TATA CARA PEMBAYARAN;\r\nBAB XIII : PENYIDIKAN;\r\nBAB XIV : KETENTUAN PIDANA;\r\nBAB XV : KETENTUAN PERALIHAN;\r\nBAB XVI : KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2011. \n undang-undang nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur\r\ntentang Retribusi Perizinan Tertentu sebelumnya dinyatakan tidak\r\nberlaku lagi. \n 22 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Katingan. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan otonomi daerah dan menyesuaikan retribusi daerah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan ini mengatur jenis-jenis retribusi perizinan tertentu, yaitu:

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
Retribusi Izin Gangguan
Retribusi Izin Trayek
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Untuk setiap jenis retribusi, diatur mengenai nama retribusi, objek retribusi, subjek retribusi (wajib retribusi), cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif, serta struktur dan besarnya tarif retribusi. Peraturan ini juga mengatur wilayah pemungutan retribusi, peninjauan tarif retribusi, tata cara pemungutan, penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran, serta sanksi administratif.

Pemerintah Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi. Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Katingan. Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

\n","transitional_provisions","Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Katingan sepanjang tidak diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.","sanctions","Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar akan dikenakan sanski administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang tidak atau kurang bayar akan ditagih dengan menggunakan STRD dan juga penundaan penerbitan izin yang bersangkutan.\nWajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.\nBagi siapa saja yang melakukan penjualan dan peredaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pasal 14 Peraturan ini, di ancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Perda Kab. Katingan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/308632/perda-kab-katingan-no-1-tahun-2024","3c0ca40e-d7f6-4a6e-974e-f7b5a6b1fe54","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[115,119],{"_98":116,"_100":117,"_36":118},"PERDA Kab. Katingan No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu","https://peraturan.bpk.go.id/Details/102276/perda-kab-katingan-no-2-tahun-2019","ea763fa1-236c-42f8-9c1a-577389208df1",{"_98":116,"_100":117,"_36":118},"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KATINGAN REGENCY
NUMBER: 16 OF 2011
CONCERNING
CERTAIN PERMIT RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KATINGAN

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in the context of implementing broad, real, and responsible Regional Autonomy in Katingan Regency, it is necessary to adjust and rearrange Regional Retribution in accordance with the prevailing Laws and Regulations;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution which rearranges the management of Regional Taxes and Regional Retribution in accordance with their types and classifications, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Certain Permit Retribution;
that to collect Regional Retribution as referred to in letter a above, it is necessary to stipulate it by a Regional Regulation of Katingan Regency.

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aac1191a-1015-4389-8794-af35de52487e","actionData","errors"]